Tanjung Redeb – Ajakan penggabungan Kabupaten Berau (Kaltim) dengan Provinsi Kalimantan Utara terus mendapat penolakan.
Kali ini penolakan tegas disampaikan sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat. Bahkan mereka menggelar aksi penandatanganan petisi penolakan Berau bergabung dengan Provinsi Kalimantan Utara.
Aksi petisi penolakan penggabungan Berau ke Kaltara dilakukan di Balai Mufakat Tanjung Redeb (Minggu (12/11/2023) yang dibacakan oleh Syaipul Rizal. Petisi itu sudah ditandatangi perwakilan lembaga adat, ormas, maupun tokoh masyarakat Kabupaten Berau.
Salah seorang tokoh masyarakat Berau, Ibnu Sina Ashari, menegaskan bahwa tidak ada alasan Berau berpindah dari Kaltim.
“Apa yang menjadi dasar kita harus bergabung dengan Kaltara,” ujar mantan Sekkab Berau itu.
Dikatakannya, iming-iming untuk mensejahterakan Berau jika bergabung dengan Kaltara pun hanya dianggap angin lalu.
Pasalnya, APBD Berau saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan APBD Provinsi Kaltara.
“Bagaimana mau sejahtera jika seperti itu,” tegasnya.
Disamping itu, pihaknya bersama tokoh-tokoh masyarakat Berau, menegaskan bahwa Berau akan tetap berada di Kalimantan Timur.
“Kami bersikap dan mendeklarasikan bahwa Berau tetap berada di Kaltim,” jelasnya.
Senada dengan Ibnu Sina, penolakan Berau bergabung dengan Kaltara pun disampaikan oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih.
“Berau hanya untuk Kaltim,” tegas Sri Juniarsih.
Apalagi, dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari berbagai tokoh Berau, bahwa Berau memiliki prioritas sendiri di Kaltim seiring dengan hadirnya Ibukota Nusantara (IKN) di Kaltim.
“Hanya Berau yang memiliki potensi SDA yang luar Basa. Tentu ini akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Apalagi mayoritas masyarakat Berau juga tidak setuju penggabungan dilakukan,” katanya.
Dia juga mengatakan, ada alasan yang cukup kuat untuk menolak ajakan tersebut, pertama ingin fokus pada pencapaian program prioritas, dan tidak pernah berfikir untuk berpisah dengan Kaltim.
Kemudian belanja APBD rutin maupun pegawai, angkanya sudah mencapai Rp 1,5 triliun sampai Rp 2 triliun. Jika bergabung dengan Kaltara yang notabene APBD-nya jauh lebih rendah dari Berau, tentu pemerintah akan sangat kesulitan.
Belum lagi dana bagi hasil (DBH) saat ini sudah cukup lebih besar. Sehingga tidak memungkinkan untuk Berau berpisah dengan Kaltim. Yang paling disyukurinya adalah, bantuan Pemprov Kaltim yang hampir mencapai Rp 500 miliar untuk perbaikan poros jalan pesisir selatan Berau.
“Alangkah tidak tahu balas budinya jika Berau bergabung ke Kaltara. Jika kita bergabung, maka jalan itu menjadi aset Berau, ini akan sangat memberatkan kita,” pungkasnya.
Kendati menolak ajakan penggabungan yang diajukan Pemprov Kaltara, Sri mengatakan, Berau dan Kaltara masih bisa bekerjasama dalam segi apapun tanpa harus bergabung.
“Kita masih bisa bekerja sama untuk membangun daerah menjadi lebih baik,” pungkasnya. (*)