Anews.id, Samarinda -Â Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menerima audiensi bersama kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim Dr Sunarto, Rabu (15/2/2023).
Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim tidak datang sendiri, tapi didampingi Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN, Fungsional Ahli Madya dan Tim Satgas Stunting Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim.
Mendapat laporan kenaikan angka stunting di Kaltim, Wagub Hadi Mulyadi yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim meminta BKKBN dan Satgas Stunting untuk lebih optimal dan memaksimalkan potensi sumber daya agar prevalensi stunting bisa menurun.
“Menyikapi kenaikan angka stunting ini, pelu kerja keras lintas sektor. Kita harus serius dan cari pokok permasalahannya,” ungkap Hadi Mulyadi kepada awak media.
Untuk itu, orang nomor dua Benua Etam ini berharap seluruh TPPS ditingkat provinsi bersama kabupaten dan kota hingga tingkat kelurahan dan desa untuk menyikapi kenaikan angka stunting.
“Pertemuan dan kerja sinergis harus terus ditingkatkan, terutama ditingkat lapang dengan tim pendamping keluarga, baik kader PKK, bidan dan kader KB,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Dr Sunarto menyampaikan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 naik 1,1 persen menjadi 23,9 persen atau meningkat prevalensi 2021 yang sebesar 22,8 persen.
“Jadi kalau 2024 itu ingin mencapai target 14 persen, maka kita harus mampu menurunkan diangka 5,9 persen pertahun,” ujarnya.
Sunarto menegaskan konvergensi dan kolaborasi harus terus dibangun lintas sektor dengan melibatkan stakeholders terkait.
“Upaya-upaya kesana sudah kami susun bagaimana satu tahun bisa turun 5,9 persen,” sebutnya.
Adapun lima daerah yang mengalami kenaikan angka stunting yakni Kutai Kartanegara (27,1 persen), Samarinda (25,3 persen), Paser (24,9 persen), Balikpapan (19,6 persen) dan Kutai Barat (23,1 persen). (Adv/Kominfo Kaltim)