A-News.id, Tanjung Redeb – Persoalan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bujangga mendapat perhatian serius DPRD Berau.
Anggota DPRD Berau, Husin Djufri, mengatakan selagi TPA Bujangga belum direlokasi, pemerintah kabupaten perlu memperhatikan persoalan yang dihadapi di TPA Bujangga.
Menurutnya, saat ini TPA Bujangga sebenarnya sudah tidak layak lagi. Sehingga perlu direlokasi ke lokasi yang lebih representatif. Hanya saja pemindahan itu tidak bisa dilakukan langsung, karena masih harus menunggu kajian penentuan lokasi. Termasuk menunggu ketersediaan anggaran untuk pengadaan lahan dan pembangunannya.
Karena itu, dia berharap ada langkah kongkret dilakukan untuk penanganan sampah di TPA Bujangga. Mengingat sampah yang masuk di TPA Bujangga sudah overload dan berdampak pada lingkungan. Apalagi lokasinya dekat dengan permukiman.
“Dampak yang kini dirasakan masyarakat sekitar masalah bau dan limbah dari kolam Lindi. Ini harusnya jadi perhatian,” katanya, beberapa waktu lalu.
Dia mengkhawatirkan saat musim hujan air limbah sampah dari TPA Bujangga akan mengalir ke Sungai Segah sehingga terjadi pencemaran sungai. Secara tidak langsung berpengaruh dengan kesehatan.
“Dampak TPA itu kan berpengaruh terhadap udara dan air. Kalau terjadi kebocoran kolam, itu berbahaya karena bisa merembet ke mana-mana. Kemudian soal bau, itu sudah dirasakan masyarakat setiap hari,” jelas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Kondisi itu kata dia sudah dikeluhkan masyarakat. Dari laporan masyarakat, ada lahan warga yang terendam air limbah dari TPA sehingga tidak dapat difungsikan lagi.
“Artinya ini sudah mengorbankan masyarakat. Jadi langkah prioritas yang harus segera dilakukan penanganan kebocoran,” ujarnya.
Selain itu, persoalan lain yang dihadapi yakni keterbatasan alat untuk menangani sampah di TPA. Informasi yang diterimanya, hanya ada satu unit dozer yang berfungsi untuk menangani tumpukan sampah di TPA. Alat lainnya, mengalami kerusakan sehingga perlu perbaikan.
Mirisnya lagi, lanjut Husin, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau selaku pihak yang bertanggung jawab tidak disupport anggaran yang cukup. Sehingga mereka tidak maksimal mengelola sampah yang masuk TPA.
“Permasalahan utama anggaran. Sementara penanganan harus segera,” katanya.
Karena itu, dia berharap ada tambahan anggaran untuk DLHK agar pengelolaan sampah dI TPA Bujangga lebih maksimal lagi.
“Ini harus didukung karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pemerintah harus betul-betul memikirkan penanganannya,” tuturnya.
Menurutnya, langkah paling gampang kata dia, pengadaan alat untuk menambah yang ada saat ini.
“Masalah utama itu kan karena unit terbatas, kemudian dan ada yang rusak. Jadi perlu penambahan alat. Kalau perbaikan biayanya lumayan mahal. Mencapai Rp 300 juta, lebih baik beli baru,” imbuhnya. (ADV/to)