A-News.id, Tanjung Redeb – Bupati Berau, Sri Juniarsih meresmikan sekaligus menyerahkan rumah layak huni (RLH) untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) Pettung di
Kampung Merancang Ulu, Kecamatan Gunung Tabur, Kamis (15/6/2023).
Pembangunan RLH bagi KAT Pettung ini merupakan bantuan dari PT Berau Coal melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Sri Juniarsih mengatakan, program rumah layak huni ini salah satu bentuk kepedulian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat KAT. Program ini secara konsisten terus dilakukan sejak 2018.
“Tentunya kita berharap program ini dapat memberikan manfaat dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Juniarsih.
Dikatakan bupati, Pemkab Berau juga memiliki komitmen dalam pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Artinya, apa yang dilaksanakan perusahaan sejalan dengan program pemerintah daerah.
“Ini juga jadi salah satu program prioritas pemkab sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi yang membutuhkan,” jelasnya.
Bupati juga menyambut baik langkah yang dilakukan perusahaan dan berharap program ini dapat menginspirasi perusahaan lain melakukan hal serupa agar masyarakat dapat hidup lebih sejahtera.
“Saya berpesan kepada masyarakat KAT Pettung yang telah menerima rumah layak huni ini agar dapat merawat rumah ini dengan sebaiknya,” tuturnya.
Lebih lanjut, bupati perempuan pertama di Bumi Batiwakkal ini menegaskan kepada OPD terkait serta Pemerintah Kecamatan Gunung Tabur dan Kampung Merancang Ulu, untuk terus melakukan pendampingan di berbagai bidang. Mulai dalam hal pemberdayaan masyarakat KAT, pembangunan SDM hingga pemenuhan fasilitas publik.
“Lakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sehingga KAT yang ada setara dengan kampung lainnya,” ujar bupati.
Terkait air bersih yang sejauh ini belum tersedia di KAT Pettung, dialamatkan Sri Juniarsih akan dikomunikasikan dengan Perumda Air Minum Batiwakkal. Dia pun meminta kepala kampung bersurat untuk pemenuhan air bersih agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Saya minta PDAM turun melihat, ketika ada jaringannya, bisa diteruskan. Kalau tidak ada bisa buat jaringan yang baru,” tegasnya.
Terkait sarana pendidikan, menurut bupati perlu kerja sama dengan perusahaan untuk mempertimbangkan fasilitas pendidikan agar dapat terjangkau.
“Saya minta camat untuk turun mendata. Kalau jauh dari permukiman saya rasa bisa ditindaklanjuti,” imbuhnya. (ADV/to)