TANJUNG REDEB – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Berau mengingatkan pentingnya ketelitian dalam pengisian data Indeks Desa (ID). Kesalahan atau ketidaklengkapan data dapat berdampak serius terhadap penilaian status kampung hingga kebijakan pembangunan.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, bahwa proses penginputan data harus dilakukan secara cermat dan sesuai kondisi asli di lapangan. Hal ini karena Indeks Desa kini menjadi acuan utama dalam mengukur capaian pembangunan kampung secara nasional.
“Jika data tidak lengkap atau tidak sesuai, maka dampaknya bisa sangat besar, mulai dari status kampung yang tidak akurat hingga kegagalan sistem,” ujar Tenteram Rahayu beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah risiko yang dapat terjadi apabila pengisian data tidak dilakukan dengan benar. Di antaranya adalah munculnya keanehan status kampung yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Selain itu, kesalahan dalam pengisian juga dapat menyebabkan sistem tidak dapat memproses data secara optimal, bahkan berpotensi mengalami error sehingga skor yang dihasilkan menjadi tidak valid.
“Ketika data tidak lengkap, sistem tidak bisa memberikan gambaran yang utuh. Ini tentu menyulitkan dalam pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Tak hanya itu, ketidaksesuaian data juga berpotensi berdampak pada alokasi dana desa yang menjadi tidak tepat sasaran. Evaluasi pembangunan kampung pun menjadi tidak maksimal karena tidak didukung oleh data yang akurat.
Tenteram menyebut risiko lain yang perlu diantisipasi adalah kegagalan dalam proses pengiriman data atau submit. Sistem Indeks Desa mensyaratkan kelengkapan data yang tinggi, sehingga jika tidak terpenuhi, proses tersebut tidak dapat diselesaikan.
“Ini yang harus menjadi perhatian bersama, karena bisa menghambat keseluruhan proses penilaian,” tegasnya.
Ia menambahkan, peran pemerintah kampung menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dalam pengumpulan data. Sementara itu, tim verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan hingga kabupaten berfungsi sebagai kontrol untuk memastikan keakuratan data.
“Dengan data yang akurat dan lengkap, kebijakan pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Ta)