A-News.id, Tanjung Redeb –Â Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman mengatakan tarif PDAM akan disesuaikan. Mengingat sudah bertahun-tahun tarif PDAM belum pernah ada penyesuaian. Hal ini dikatakannya usai melaksanakan sosialisasi dan konsultasi penyesuaian tarif PDAM di salah satu hotel, Jalan AKB Sanipah 2 Tanjung Redeb, Rabu (21/9/2022).
Dikatakannya, dari hasil kesimpulan yang telah konsultasikan kepada para peserta yang terdiri dari Forkompimda, OPD terakit, tokoh masyarakat, tokoh agama dan forum RT se-Kabupaten Berau dan beberapa perwakilan organisasi mahasiswa maupun masyarakat, dinyatakan setuju bahwa penyesuaian tarif PDAM memang harus segera dilakukan.
“Disampaikan tadi pertemuan menyepakati untuk dilakukan penyesuaian tarif, karena sempat ditanyakan apakah setuju semua? ternyata jawabannya alhamdulillah semua setuju. Untuk tarif juga kita sudah sampaikan sebesar Rp 7.000 rupiah,” ujar Saipul Rahman.
Langkah selanjutnya pihaknya akan melaporkan hasil dari sosialisasi ini kepada Bupati, “Sebetulnya Bupati sudah setuju kemarin saat rapat KPM kemarin, tapi pesan beliau tolong hal ini segera disosialisasikan kepada publik kalau ada gejolak nanti lapor saya lagi, kalau tidak ada gejolak silahkan,” bebernya.
Rencana penyesuaian tarif ini akan segera direalisasikan, ditargetkan pihaknya penyesuaian tarif ini akan berlaku pada bulan Oktober tahun 2022 mendatang dan pada bulan November sudah mulai berjalan.
Sementara itu Kabag Ekonomi Setda Berau, Kamarudin saat dimintai konfirmasi mengenai rencana kenaikan tarif PDAM, dikatakannya hal tersebut memang harus segera dilakukan, melihat dari hasil audit yang telah dilakukan bahwa PDAM terus merugi sekitar Rp50 hingga Rp700 rupiah /m3 air yang telah disalurkan.
“Intinya sangat mendasar sesuai dengan amanat UUD, bahwa 3 tahun jika Perumda terus merugi, perusda kita bisa diberi opsi yaitu kita gabung dengan perumda air minum yang lain, dan di Berau perumda air minum cuman satu. Opsi kedua kita gabung dengan perumda air minum terdekat seperti Kutai Timur, sekarang aja harga di sana tarifnnya sudah Rp 7000 lebih,” tegasnya.
“Dan terakhir itu bisa dijadikan BLUD, kalau kita jadi BLUD tentu tenaga teknisnya kita cari lagi karena direktur dan kabag lainnya harus berstatus PNS,” bebernya.
“Perwakilan masyarakat juga sudah setuju tadi, dari pada kita gabung di sana bagus kita kelola sendiri di sini,” tambahnya.
Ditambahkannya, mengenai penyesuaian tarif PDAM Bupati siap mendukung,”Kan berdasarkan regulasi itu harus dilakukan, malah beliau lah yang menyuruh mempelajari edaran itu. Padahal kalau secara politis ngapai Bupati mau menaikkan tarif itukan. Anggap aja ini kalau tarif tidak disesuaikan secara terus menerus tentu pelayanan akan terganggu”,tandasnya. (nov)