TANJUNG REDEB — Peningkatan kualitas jalan dan jembatan di sejumlah wilayah yang dinilai mendesak, kini menjadi prioritas strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Berau.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menegaskan komitmen pihaknya untuk mempercepat realisasi usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), khususnya pada sektor infrastruktur fisik yang hingga kini masih banyak belum terealisasi.
“Tahun 2026 ini kami melakukan perencanaan yang lebih terarah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sejumlah proyek di wilayah lain tetap berjalan, namun akan diselaraskan dengan kebutuhan di tingkat kelurahan agar pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Salah satunya pekerjaan lanjutan peningkatan jalan di kawasan Gunung Tabur. Ini akan kami sinkronkan dengan pihak kelurahan,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan tindak lanjut hasil Musrenbang menjadi perhatian serius, mengingat infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
“Aspirasi masyarakat terkait infrastruktur jalan sangat penting untuk mendukung mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
Meski demikian, Junaidi mengakui tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Kebijakan efisiensi anggaran daerah menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah program harus dijadwalkan ulang.
“Beberapa program akan dijadwalkan ulang dan dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2027,” lanjutnya.
Kendati mengalami penundaan, pihaknya memastikan seluruh usulan masyarakat tetap tercatat dalam sistem perencanaan dan tidak akan diabaikan.
“Kami pastikan usulan yang belum tertangani tidak hilang, tetapi tetap kami lanjutkan sesuai kemampuan anggaran daerah,” tegasnya.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan evaluasi serta pemetaan prioritas pembangunan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Dengan begitu, diharapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dapat dipercepat,” katanya.
Dengan strategi tersebut, DPUPR optimistis pelaksanaan program infrastruktur ke depan akan lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Kami optimistis, seluruh usulan prioritas akan diutamakan,” pungkasnya. (Akm)