A-News.id, Tanjung Redeb – Pemkab Berau bersama Forkopimda terus melakukan evaluasi penanganan dampak penutupan Jembatan Sambaliung.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menyampaikan, salah satu yang menjadi perhatian serius pemkab Berau dan Forkopimda yakni terkait kelancaran penyeberangan baik orang maupun kendaraan.
“Tadi kita pertemuan dengan Forkopimda dalam hal ini Kapolres, Kajari dan Dandim.
Fokus kita terkait kelancaran penyeberangan alternatif selama perbaikan jembatan dilakukan,” kata Gamalis, yang ditemui usai pertemuan dan memantau titik penyeberangan alternatif di wilayah Kecamatan Sambaliung, Rabu (7/6/2023).
Dikatakannya, beberapa evaluasi yang dilakukan yakni penambahan rambu terkait arah penyeberangan orang dan kendaraan. Termasuk penambahan pos keamanan dan penjagaan.
“Ada yang belum paham di mana penyeberangan orang, di mana penyeberangan untuk kendaraan. Itu kita sosialisasikan dan beri penunjuk arah,” ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, hal yang paling urgen yakni penambahan armada penyeberangan. Karena itu, dalam waktu dekat, akan ada penambahan kapal untuk mengangkut roda dua. “Tapi kita upayakan juga ada penambahan LCT,” lanjut Wabup.
Dijelaskannya, untuk saat ini, sudah beroperasi dua unit kapal angkutan roda dua. Satu unit dengan kapasitas 8 motor dan 1 unit berkapasitas 12 motor. Sementara untuk angkutan orang telah disediakan lima speedboat milik pemerintah daerah.
“Kemudian dibantu inisiatif warga menyediakan penyeberangan berbayar. Silahkan saja, karena ini menyangkut ekonomi. Yang jelas keamanan harus diperhatikan,” tegasnya.
Upaya lain yang dilakukan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan untuk pemanfaatan fasiltas perusahaan. Seperti jalan perusahaan di Kampung Suaram.
“Kami ada pendekatan dengan salah satu perusahaan tambang untuk meminjam jalan di Kampung Suaram untuk alternatif warga dari wilayah pesisir,” jelas Gamalis.
“Tapi ini ada kendala. Pihak perusahaan tidak memberikan izin karena terbentur regulasi. Mereka juga memikirkan dari sisi keamanan,” lanjutnya.
Karena itu, Gamalis meminta kompensasi lain. Misal menyediakan dermaga, sehingga tidak membebani masyarakat yang menggunakan fasilitas pemerintah.
Wabup menegaskan, terkait perbaikan dan penutupan jembatan, pemerintah tidak lagi berbicara mundur. Karena saat ini pengerjaan sudah dilakukan.
“Sekarang yang kita pikirkan penanganan dampaknya. Makanya evaluasi terus kita lakukan bersama pemprov dan Forkopimda,” pungkasnya. (to)