Anews.id, Samarinda – Salehuddin, selaku Anggota Komisi IV DPRD Kaltim dengan tegas menyatakan bahwa Pemprov Kaltim harus memperhatikan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan. Terlebih lagi, APBD Perubahan Kaltim 2023 mencapai nominal Rp 25 triliun.
Salehuddin berpendapat, peningkatan nilai APBD memiliki dampak positif. Misalnya, dalam upaya meningkatkan pembangunan menjadi lebih maksimal, peluang tersebut dapat diciptakan oleh Kaltim. Tetapi, penyerapan anggaran pun menjadi hal yang penting.
“Dengan kenaikan APBD Kaltim pada 2023 ini, ada peluang untuk pembangunan infrastruktur dan pengoptimalan pelayanan publik,” ungkapnya.
Tetapi dari sejumlah sektor, Salehuddin mengimbau kepada Pemprov Kaltim agar dapat menentukan prioritasnya pada bidang pendidikan. Walaupun ia telah mengetahui, Pemprov Kaltim pasti memiliki pertimbangan dalam menentukan taraf prioritasnya.
Salehuddin yang merupakan salah satu Politisi dari Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan sektor yang penting dikarenakan berkenaan dengan pengadaan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim. Sementara itu, SDM Kaltim pun harus memiliki daya saing yang tinggi dan adanya kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim.
“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan, karena dengan pendidikan yang berkualitas, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia di Kaltim,” tambahnya.
Ia memaparkan, pendidikan merupakan tanggung jawab bagi seluruh pihak, tidak hanya merupakan tugas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim. Pihak lain yang memiliki kepentingan pun perlu ikut andil dalah hal ini.
“Saya pikir semua pemangku kepentingan lainnya juga harus memberikan kontribusi untuk memperkuat sumber daya manusia ini,” ungkapnya.
Saat Pemprov Kaltim telah menentukan taraf prioritasnya, harapan Salehuddin adalah terkait serapan anggaran pun dapat cepat terealisasi. Hal demikian merupakan sesuatu yang sangat krusial.
Proses percepatan serapan angaran seharusnya dilakukan untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Kualitas realisasi anggaran akan dipertanyaka jika terjadinya Silpa.
“Untuk mempercepat realisasi anggaran, sehingga kita dapat menghindari terjadinya Silpa yang signifikan,” tutupnya. (Adv)