Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Tingkat Tinggi (High Level Meeting/HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Selasa (5/8/2025), bertempat di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Dengan tema “Penguatan Sinergi Inflasi, Digitalisasi, dan Akselerasi Program Makan Bergizi Gratis Menuju Ekonomi Tangguh dan Masyarakat Sejahtera,” kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum), dan dihadiri Wakil Gubernur Kaltim, jajaran kepala daerah kabupaten/kota, serta perwakilan dari Bank Indonesia, BPS, BPJS Ketenagakerjaan, dan instansi vertikal lainnya.
Dalam laporan pembuka, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa pertemuan ini difokuskan pada tiga aspek utama: stabilisasi harga pangan, percepatan transformasi digital di sektor keuangan daerah, dan pelaksanaan program MBG untuk menekan angka stunting serta kemiskinan.
Gubernur Rudy Mas’ud yang menyampaikan sambutannya secara virtual dari Jakarta menekankan pentingnya integrasi antarprogram lintas sektor sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kaltim.
“Seluruh program ini—mulai dari pengendalian harga, digitalisasi transaksi, perlindungan pekerja, hingga pemenuhan gizi anak—merupakan bagian dari satu strategi besar dalam menjaga daya beli masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup,” tegasnya.
Data per Juli 2025 menunjukkan bahwa angka inflasi di Kaltim berada pada level 2,8 persen, dengan komoditas pangan masih menjadi pemicu utama terutama saat momentum hari besar keagamaan. Gubernur mendorong TPID untuk memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, memaksimalkan peran toko penyeimbang, serta mendorong konsumsi pangan lokal seperti singkong dan jagung.
Di sisi lain, Kaltim kini mencatatkan diri sebagai provinsi dengan peringkat kedua terbaik secara nasional dalam pelaksanaan digitalisasi keuangan daerah (P2DD). Pemprov menargetkan seluruh OPD dapat memanfaatkan sistem digital untuk pendapatan dan belanja daerah demi peningkatan efisiensi dan transparansi.
Sementara itu, dalam percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), baru lima daerah yang telah membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Satgas MBG akan terus mendorong penyediaan makanan sehat gratis di seluruh wilayah Kaltim.
Sebagai bagian dari kegiatan, HLM juga dirangkai dengan penyerahan Paritrana Award 2025, yang diberikan kepada pihak-pihak yang dinilai berkomitmen tinggi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.(Kaltimprov/*)