Follow kami di google berita

Pemprov Didorong Oleh Komisi II DPRD Kaltim untuk Terapkan Pemerataan Pembangunan di Tiap Daerah

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. (IST)
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. (IST)

Anews.id, Samarinda – Pemprov Kaltim terus didorong oleh Komisi II DPRD Kaltim untuk dapat memberikan dukungannya kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota. Hal ini bertujuan agar semua pihak dapat saling bekerja sama dalam membangun setiap daerah.

Sebagai infromasi, biasanya Pemprov Kaltim menyalurkan bantuan yang lebih dikenal dengan bantuan keuangan (bankeu) kepada seluruh Kabupaten dan Kota. Jumlah nominal yang diberikan berbeda-beda untuk masing-masing daerah.

Nidya Listiyono, selaku Ketua Komisi II DPRD Kaltim dengan tegas memberikan keterangan bahwa pembenahan dan percepatan dalam hal pembangunan di Kaltim mesti dilakukan dengan segera. Ia berharap, pembangun di masing-masing daerah dapat terselenggarasecara merata.

Diketahui, Ibu Kota Kaltim alias Samarinda telah memperoleh bankeu dari Pemprov Kaltim dengan angka mencapai Rp 354 miliar. Dengan demikian, angka tersebut dipergunakan dalam upaya mengoptimalkan sejumlah pembangunan yang ada di Samarinda.

Ia berpendapat bahwa Samarinda ke depannya akan banyak melalui tantangan dalam hal pembangunan. Terlebih lagi, tantangan yang akan dihadapi termasuk persoalan yang cukup kompleks.

“Sebenarnya ini merupakan konsekuensi dari kota yang terbuka. Penduduk terus bertambah, bukan hanya dari angka kelahiran, namun juga pertambahan yang disebabkan oleh migrasi penduduk,” lanjutnya.

Peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi salah satu penyebab dari muculnya persoalan yang baru. Misalnya, kondisi kepadatan lalu lintas akibat taraf mobilitas masyarakat yang makin meningkat.

Tiyo menyampaikan salah satu opsi yang dapat dilaksanakan sebagai upaya dalam mengatasi persoalan tersebut yaitu dengan melakukan peningkatan kapasitas jalan di Kota Tepian. Di samping memanfaatkan bankeu, Tiyo pun memberikan masukan agar masalah ini dapat dibicarakan lebih lanjut dengan pihak yang berkaitan. Permasalahan yang dimaksudkan seperti kemiskinan, kenaikan angka kriminalitas, sampai dengan permasalahan sosial lainnya.

“Ada beberapa permasalahan yang tidak perlu tunggu Bankeu. Dibahas saja masalahnya apa, nanti masing-masing pihak pasti punya solusinya untuk dibahas bersama,” pungkas Tiyo. (Adv)

Bagikan

Subscribe to Our Channel