A-News.id, Tanjung Redeb — Isu Pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan kembali mencuat, pemekaran Berau Pesisir Selatan yang terdiri dari Kecamatan Tabalar, Talisayan, Batu Putih, Biatan, dan Biduk Biduk nyaris terwujud.
Dari informasi yang beredar, Berau masih harus menunggu hasil pembatasan antara pemerintah dan DPR RI terkait lanjutan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia.Â
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Seno Aji mengatakan, selama ini pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan Berau masih berproses, namun hal ini kembali ke Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Berau yang harus menanggung anggaran sebesar 50% dari total APBD.
“Kalau mereka mecah, Kabupaten Induk akan menanggung 50% untuk dibagikan kepada hasil pemekaran itu,” jelas Seno saat diwawancarai, Rabu (13/4/2022).
Sementara ini, rencana pemekaran masih dalam tahap kajian untuk memastikan Kabupaten Berau layak dimekarkan atau tidak.
“Kalau memang ada pemekaran, Berau akan terbagi dua, nah ini yang ktia lihat, katakanlah Berau hanya 1 atau sekitar Triliyun anggarannya, maka itu agak merugikan Berau sebenarnya, tapi kalau memang nanti ada peraturan lain, kita bisa kaji, kita akan diskusikan dengan pemerintah Berau kemudian hari,” ungkapnya.
Belum dapat dipastikan kapan pemekaran akan terwujud, namun apabila sama-sama sepakat terkait pemekaran dengan memenuhi adminsitrasi dan syarat wajib terpenuhi,”mungkin saja jadi cepat,”.
“Kalau menurut analisis saya, belum bisa dimekarkan tahun depan, kongkritnya meliputi bagaimana kesiapan dari daerah pemekaran itu, kemudian apa saja PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ada di daerah pemekaan, kemudian juga daerah yang dipilih PAD apa yang dipertahankan, kemudian nanti APBD nya apakah Kabupaten Induk bisa berbagi atau bagaimana, nah ini yang kongkritnya sampai di sana kemarin,” pungkasnya. (ryn)