Tanjung Redeb – Pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Berau dinilai masih belum maksimal. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK, setelah menemukan sejumlah persoalan dalam program Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Makmur mengungkapkan, masih ada warga yang belum mendapatkan sambungan air bersih, meskipun jaringan pipa telah dibangun. Bahkan, ia menemukan pemasangan infrastruktur yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem distribusi dan pendataan penerima layanan. Ia menilai, pembangunan jaringan air bersih seharusnya benar-benar memperhatikan kebutuhan riil masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
Selain itu, Makmur menegaskan bahwa pengelolaan PDAM harus berorientasi pada pelayanan publik. Ia mengingatkan agar kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, tidak dikaitkan dengan kepentingan lain di luar pelayanan.
Ia juga mendorong pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pendataan ulang penerima layanan serta perbaikan sistem distribusi. Dengan demikian, anggaran yang telah digelontorkan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Jangan sampai fasilitas sudah dibangun, tapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Dengan hal tersebut, ia berharap ke depan pengelolaan air bersih di Berau dapat lebih tertata, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. (Man)