A-News.id, Tanjung Redeb – Fahmi Rijani, seorang warga Berau yang juga Wakil Ketua I Laskar Borneo Nusantara, menjadi viral setelah aksinya memprotes Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau. Fahmi mengungkapkan kekesalannya terhadap pengerjaan penggalian drainase yang menurutnya tak kunjung selesai dan melampaui batas tanah yang diwakafkannya.
Persoalan ini bermula sejak tahun 2022, ketika Bidang SDA DPUPR Berau melakukan penggalian drainase di Gang Hidayah, Jalan Murjani III. Fahmi, yang telah mewakafkan tanahnya seluas 6 meter, mengalokasikan 4 meter untuk jalan dan 1 meter untuk drainase. Namun, menurutnya, penggalian yang dilakukan oleh DPUPR melebihi batas tanah yang diwakafkan, bahkan masuk ke area tanah yang telah dikavlingkan untuk dijual kepada warga.
“Penggalian yang dilakukan bukan hanya di lahan wakaf, tetapi juga masuk ke tanah yang sudah dikavling dan dijual kepada masyarakat,” ungkap Fahmi. Ia menambahkan, beberapa warga yang telah membeli kavlingan tanah tersebut merasa dirugikan karena tanah mereka dipangkas hingga 2 meter untuk drainase, dan sebagian meminta pengembalian dana.
Fahmi menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika drainase yang dibangun oleh DPUPR tersebut memiliki lebar lebih dari 1 meter, asalkan penggalian dilakukan sesuai dengan patok yang telah disepakati sebelumnya. “Kami hanya meminta agar penggalian dilakukan di titik yang tepat sesuai dengan lahan yang sudah diwakafkan, sehingga tidak merugikan warga yang telah membeli kavlingan,” tegasnya.
Ia juga menampik tudingan dari pihak DPUPR Berau bahwa dirinya dan warga meminta hal-hal yang tidak masuk akal. Menurutnya, permintaan mereka hanya sebatas agar penggalian dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal.
Sebagai bentuk protes, Fahmi meminta DPUPR Berau untuk menutup kembali bekas galian yang telah dilakukan, karena tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibahas sebelumnya. Terlebih lagi, penggalian itu tidak kunjung ada kejelasan. Dengan kata lain, mangkrak.
“Kami ingin agar DPUPR memperbaiki kesalahan ini dan mengerjakan drainase sesuai dengan titik yang telah ditentukan,” bebernya.
Lanjutnya, mengklaim tidak pernah mengajukan permohonan untuk dilakukan pembuatan drainase di kawasan tersebut. Kendati begitu, demi kepentingan umum, pihaknya menyiapkan lokasi yang di bisa dijadikan drainase.
“Saya tidak terima jika dibilang minta aneh-aneh. Saya cuman meminta sesuai apa yang sudah disetujui,” ungkapnya.
Dirinya pun menegaskan, pihaknya tidak memiliki keinginan untuk mendapat proyek di DPUPR.
“Jangan salah tanggap. Saya protes bukan untuk supaya di kasih proyek. Saya tidak ada niat untuk itu. Ini murni karena tanah saya di gali tidak sesuai dengan harapan oleh DPUPR,” tutupnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi pada berita sebelumnya, Kabid Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata mengatakan, bahwa peristiwa tersebut bermula pada pengerjaan saluran drainase di salah satu gang yang ada di Jalan Murjani III.
“Waktu itu kami mau menggunakan lahannya untuk dilewati drainase. Lantaran, yang bersangkutan permintaannya aneh-aneh, jadi kami batalkan. Terus yang bersangkutan marah,” ujarnya.
Disebutkannya, saat ini sudah mendapatkan trase yang lebih baik. Dan sudah mendapat dukungan dari masyarakat.
“Ya pada akhirnya, kami tidak menggunakan lahan yang bersangkutan,” ungkapnya.
Hendra mengaku, pihaknya tidak memahami alasan yang bersangkutan marah dan protes terhadap keputusan tersebut.
“Yang bersangkutan, awalnya minta dibuatkan drainase, terus minta digeser, terus minta ditimbun lagi,” sebutnya.
Hendra berharap, agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terlebih, drainase yang akan menjadi salah satu solusi penangan banjir adalah kebutuhan masyarakat.
“Kami sebenarnya tidak ada masalah dengan yang bersangkutan. Hanya saja karena kami sudah dapat lokasi yang lebih baik dengan kepengurusan yang mendapat dukungan dari masyarakat, ya tentu saja pilihan itu yang kami ambil,” tandasnya. (fer)