A-News.id, Tanjung Redeb – Ramainya pemberitaan terkait kelangkaan BBM bersibsidi jenis solar akibat maraknya tindak pidana penimbunan menjadikan realita ini mendapat lirikan dari sejumah pihak baik dari pemerintah, tokoh politik maupun warga umum. Di Kabupaten Berau, Ketua DPRD Berau, Madri Pani pun secara tegas menyampaikan, tidak sedikit keluh kesah yang ia dengar terkait langkanya solar bersubsidi tersebut, Rabu (24/8/2022).
Dirinya menilai, semasih kebijakan BBM bersubsidi itu ada di Indonesia dan para pemerintah pusat tidak berani mencabut subsidi maka jalan untuk “permainan†bagi para oknum akan terus terbuka lebar. Sementara itu, ungkap Madri yang namanya subsidi peruntukkannya sudah jelas yakni untuk orang tidak mampu.
Namun fakta yang ada kata Madri terbalik, beberapa kali penyaluran subsidi diberikan kepada orang menengah atas. Padahal layanan subsidi tersebut, seharusnya lebih memperhatikan masyarakat yang bekerja dengan bahan utamanya BBM seperti nelayan, dan masyarakat kampung yang masih menggunakan mesin genset untuk menyalakan lampu.
“Itu (warga menengah ke bawah) yang harus diakomodir,†tegas Madri Pani.
“Sampai kiamat masalah BBM ini akan jadi masalah, karena ada kesenjangan antara industri dan subsidi, tapi kalau dihapuskan subsidi maka itu tidak akan menjadi permainan para oknum-oknum,†katanya.
Politisi Nasdem ini pun, tak segan untuk menyentil pemerintah daerah agar lebih aktif memperhatikan persoalan ini. Menurutnya, perlu ada kebijakan berupa rekomendasi mengatur penyaluran BBM bersubsidi ke warga-warga. Sehingga ada pihak-pihak tertentu yang ditunjuk untuk bertanggung jawab menyalurkan pada tiap-tiap kampung.
“Dalam penyalurannya itu harus menunjukkan bukti kalau memang penerimanya seorang nelayan, seperti KTP dan tergabung dalam kelompok nelayan, pun harus dihitung pengeluaran kebutuhan solarnya, jadi datanya valid,†katanya.
Dengan harapan kata Madri, itu bisa lebih terawasi oleh masyarakat dan mencegah terjadinya monopoli orang-orang yang ada dalam kota. Itu juga menjadi perhatian, karena ruang lingkup dari Kabupaten Berau sangat luas dengan jarak yang berjauhan.
Tak hanya itu, kata Madri, kitir (surat keterangan) perencanaan jatah penyaluran BBM dari Jobber Pertamina ke SPBU itu juga perlu mendapat pengawasan oleh pemerintah daerah melalui bagian ekonomi. Itu harus diperiksa ke lapangan sehingga Loading Order (LO) atau laporan pemesan sesuai dengan kitir.
“Jangan sampai terjadi penyalahgunaan penyaluran jatah BBM, ini harus ada evaluasi. Minimal kita adakan rapat dengan menghadirkan pihak dari pertamina,†tambahnya.
“Ini kita harus sama-sama, antara pemerintah daerah dan legislatif. Pengambil kebijakan itu ada di tangan bupati, bupati bersurat ke pertamina sampaikan keluhan warga, dicari solusinya sama-sama, tolong menjadi perhatian,†sambung Madri. (mik)