A-News.id — Sampai detik ini, permasalahan tumpang tindih teritorial di Laut Natuna Utara masih berlangsung.
Indonesua ternyata tak hanya berkonnflik dengan China soal ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara.
Ternyata Indonesia juga masih memiliki polemik dengan Vietnam soal teritorial ZEE di Laut Natuna Utara.
Indonesia dan Vietnam masih memiliki tumpang tindih mengenai teritorial ZEE di Laut Natuna Utara.
Berbagai media internasional ikut menyoroti adanya ketegangan antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara.
Klaim ZEE yang tumpang tindih di perairan sekitar Kepulauan Natuna di Laut Laut Natuna Utara ini cukup mengganggu hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam.
Selama beberapa dekade menurut laporan eastasiaforum.org, permasalahan di Laut Natuna Utara mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam.
“Klaim zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih di perairan sekitar Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan telah mengganggu hubungan bilateral Vietnam-Indonesia selama beberapa dekade.†jelasnya 30 April 2021.
Kemudian akibat adanya tumpang tindih klaim teritorial ZEE di Laut Natuna Utara, membuat kedua negara harus mampu menjalin kepercayaan dalam mengelola permasalahan tersebut.
“Sambil menunggu kesepakatan delimitasi ZEE, kedua tetangga Asia Tenggara itu harus mempromosikan langkah-langkah membangun kepercayaan untuk mengelola perselisihan dengan lebih baik.†imbuhnya.
Dalam menyikapi polemik yang terjadi di Laut Natuna Utara tersebut, Indonesia dan Vietnam diketahui membuat kesepakatan.
Indonesia dan Vietnam telah sepakat mengenai batas landas kontinen kedua negara di Laut Natuna Utara.
Sekitar tahun 2003 silam, Indonesia dan Vietnam disebut menyepakati mengenai perjanjian landas kontinen tersebut.
Akan tetapi mengenai ZEE kedua negara di Laut Natuna Utara masih jadi perdebatan.
Sehingga Indonesia dan Vietnam kerap kali bentrok soal teritorial ZEE di Laut Natuna Utara.
“Vietnam dan Indonesia menandatangani perjanjian tentang batas landas kontinen pada tahun 2003, tetapi ZEE antara kedua negara di Laut Natuna Utara tetap diperebutkan.
Karena persaingan yurisdiksi di perairan ini, Vietnam dan Indonesia sering bentrok terkait isu illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.†lanjutnya.
Sejauh ini, kedua negara telah berusaha untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.
Pejabat tinggi pertahanan Vietnam dan Indonesia telah berjanji untuk memperlakukan nelayan secara manusiawi dan tidak menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan.
Ada juga kemauan politik dari kedua belah pihak untuk mengakhiri keadaan ketidakpastian saat ini.
“Sejak 2010, Vietnam dan Indonesia telah terlibat dalam 12 putaran pembicaraan tentang delimitasi ZEE, yang terakhir terjadi pada 2019.
Kedua tetangga Asia Tenggara itu telah menyatakan keinginannya untuk mempercepat proses negosiasi dan sedang membahas pedoman sementara untuk mencegah pertikaian maritim lebih lanjut.†jelasnya.
Kesimpulan dari pembicaraan delimitasi ZEE akan memperkuat hubungan bilateral Vietnam-Indonesia.
Kemudian juga memungkinkan Indonesia dan Vietnam untuk lebih mengatasi masalah bersama dari penangkapan ikan IUU.
Patroli AL Indonesia di Natuna Utara /koarmada1.tnial.mil.id
Sumber juga menuturkan bila ketegangan antara Indonesia dan Vietnam soal ZEE di Laut Natuna Utara membuat perwira militer Indonesia ada yang ditangkap.
Kejadian ditangkapnya perwira militer Indonesia itu dilakukan oleh coast guard atau kapal penjaga pantai Vietnam sekitar tahun 2017 silam.
“Pada tahun 2017, sebuah kapal penjaga pantai Vietnam dilaporkan mencegat upaya Indonesia untuk mengawal kapal Vietnam yang tertangkap sedang memancing di perairan yang disengketakan.
Insiden itu mengakibatkan seorang perwira Indonesia ditahan oleh Penjaga Pantai Vietnam.
Pertengkaran diplomatik terjadi pada tahun 2019 ketika Indonesia menghancurkan 38 kapal berbendera Vietnam yang dituduh terlibat dalam penangkapan ikan IUU.
Hanoi memprotes tindakan tersebut, dengan alasan bahwa Jakarta salah menangkap nelayan Vietnam.
Peristiwa terbaru terjadi pada akhir Maret 2021 ketika Indonesia Coast Guard menangkap dua kapal penangkap ikan Vietnam yang diklaim Vietnam beroperasi di perairan mereka.†tambahnya.
Permasalahan Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara ini terus berlaru-larut.
Ini karena kedua negara memiliki paham yang berbeda dalam menyikapi landas kontinen di Laut Natuna Utara.
“Masalah ini menjadi berlarut-larut karena perspektif hukum yang saling bertentangan.
Vietnam menyukai batas tunggal untuk landas kontinen dan ZEE.
Indonesia bersikeras untuk memperlakukan ZEE dan landas kontinen sebagai dua rezim hukum yang terpisah dan dengan demikian lebih memilih prinsip jarak yang sama sebagai metode demarkasi.
Mencapai kesepakatan akan membutuhkan saling pengertian dan akomodasi dari kedua belah pihak.†terangnya.
Namun, para ahli lebih sepakat bila Indonesia dan Vietnam lebih fokus menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan China di Laut Natuna Utara.
Lantaran posisi ZEE yang disengketakan Indonesia dan Vietnam masuk ke dalam klaim teritorial Nine Dash Line China.
“Para ahli telah lama menyarankan agar negara-negara Asia Tenggara menyelesaikan kontestasi maritim intra-regional untuk meningkatkan upaya terkoordinasi untuk melawan ekspansionisme maritim China.
Karena klaim ZEE yang tumpang tindih antara Vietnam–Indonesia terletak di dalam sembilan garis putus-putus China,
perjanjian delimitasi akan lebih lanjut menunjukkan penolakan kedua negara terhadap klaim Beijing yang melanggar hukum.†tulis sumber.
China memang saat ini tengah berupaya untuk mengukuhkan Nine Dash Line di Laut Natuna Utara.
China beranggapan bila Nine Dash Line merupakan teritorial Tiongkok.
Klaim Nine Dash Line yang diajukan China menyerobot ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara.
Juga melanggar batas-batas perairan negara tetangga Indonesia, termasuk Vietnam.
Oleh sebab itu tak heran bila permasalahan dengan China ini harus diselesaikan terlebih dahulu.
Terlebih China tak main-main dalam klaim di Laut Natuna Utara.
Berbagai unsur China kerap dikerahkan untuk menunjukkan klaim China di Laut Natuna Utara.
Baik kapal nelayan, coast guard hingga kapal survei kerap kali melanggar teritorial Indonesia. (Sumber : zonajakarta)