Jokowi Diramal Ekonom, Tinggalkan Warisan Utang Rp 10 Ribu Triliun Di Akhir Pemerintahan

ANEWS, Jakarta – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini mengatakan bahwa Dia memperkirakan sampai masa akhir pemerintahannya, Kepemimpinan Presiden Jokowi akan mewariskan utang sebesar Rp.10.000 Triliun, jumlah itu merupakan utang pemerintah dan utang BUMN.

Rinciannya, utang pemerintah tercatat sebesar Rp6.361 triliun per Februari 2021. Sementara itu, utang BUMN tembus Rp2.140 triliun per kuartal III 2020 lalu. Utang perusahaan pelat merah itu terdiri dari utang BUMN non keuangan sebesar Rp1.141 triliun dan BUMN keuangan Rp999 triliun. Dengan demikian, total utang pemerintah dan BUMN sebesar Rp8.501 triliun.

Selain itu, total utang sebesar Rp8.500 triliun itu, lanjutnya, belum memasukkan komponen utang swasta yang diprediksi tidak kalah besarnya

Menurut Didik, membesarnya utang pemerintah dan utang BUMN di era Presiden Jokowi perlu dicermati, khususnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab DPR adalah lembaga yang memiliki hak untuk penganggaran atau budget.

“Kenapa DPR tidak berkutik, DPR seakan sudah lemah seperti pada masa Orde Baru,” ujar dia.

Di masa lalu, kata dia, untuk menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saja, perlu perdebatan yang panjang. Sebabnya, pelebaran defisit akan berimbas kepada besarnya utang.

“Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10 ribu triliun utang di APBN,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Kinerja BUMN dan Tumpukan Utang, Rabu (24/3).

Ia mengatakan tren utang di masa pimpinan Jokowi bertambah sangat pesat. Pada masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata dia, utang pemerintah tercatat sebesar Rp2.700 triliun dan utang BUMN Rp500 triliun.

Didik juga menyoroti imbasnya kepada negara, selain tumpukan utang.  Salah satu sorotan ia berikan pada utang perusahaan pelat merah.

Menurutnya, kenaikan utang perusahaan pelat merah tidak sebanding dengan setoran mereka pada negara. Pasalnya, setoran cenderung kecil dan berbanding terbalik dengan utang yang mereka himpun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dihimpun Indef, tercatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas laba BUMN 10 terbesar mayoritas berasal dari PT BRI (Persero) Tbk yang diperkirakan sebesar Rp11,8 triliun di 2020 lalu. Lalu, PT Bank Mandiri (Persero)Tbk sebesar Rp9,9 triliun, PT Pertamina (Persero) Rp8,5 triliun, PT Telkom (Persero)Tbk Rp8 triliun, dan PTBNI (Persero)Tbk Rp2,3 triliun.

Di luar BUMN tersebut, setoran kepada negara di bawah Rp1 triliun.

Belum lagi, sejumlah BUMN masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah. Misalnya, pembiayaan investasi pada 12 BUMN diprediksi mencapai Rp31,5 triliun pada 2020 lalu. Sedangkan, dalam APBN 2021 pemerintah menganggarkan kenaikan pembiayaan investasi pada BUMN tersebut menjadi Rp37,4 triliun.

“Sudah utang banyak, menyusu pada APBN, setoran kepada APBN sangat kecil, yang paling besar Rp11 triliun dari BRI, sisanya cuma Rp100 miliar-Rp200 miliar, yang rugi banyak jadi beban negara. Jadi BUMN ini menjadi kelas berat sekarang,” katanya. (*jul/ulf/agt.cnn)

Bagikan