A-News.id, Tanjung Redeb – Beberapa persoalan masih dihadapi warga RT 23, Kelurahan Sambaliung. Seperti persoalan akses jalan yang kurang memadai, dan banjir yang kerap melanda permukiman.
Kondisi itu disampaikan Ketua RT 23 Kelurahan Sambaliung, Alfian Suriansyah, di hadapan anggota DPRD Berau, H Nurung, yang melakukan Reses Masa Sidang II Tahun 2023, Selasa (4/7).
Dalam kesempatan itu, Alfian menyampaikan bahwa masyarakat RT 23, khususnya di lingkungan Perusahaan Saoda, sangat mengharapkan adanya penanganan banjir yang kerap melanda lingkungan mereka. Selain masalah banjir, kondisi Jalan Akasia Mandiri juga perlu perhatian.
“Mudah-mudahan melalui reses ini apa yang menjadi persoalan warga bisa mendapat perhatian dan solusi dari pemerintah,” katanya.
Selain infrastruktur, usulan lain yang sangat mendesak kata dia lanjutan pembangunan masjid di lingkungan RT 23. Apalagi masjid yang selama ini dimanfaatkan warga sudah tidak mampu menampung jamaah yang ada di lingkungannya. Sebab saat ini jumlah penduduk di lingkungan RT 23 mencapai 1.200 jiwa.
“Karena itu kami mengharapkan dorongan dari DPRD supaya ada bantuan untuk lanjutan pembangunan masjid di wilayah kami,” tuturnya.
Selain itu, warga juga berharap ada pembangunan gedung PAUD, karena cukup banyak anak-anak usia dini yang harus menempuh pendidikan.
“Untuk sementara ini kami menyewa gedung. Tapi ke depannya kami harap ada gedung sendiri,” imbuhnya.
“Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat RT 23. Semoga apa yang diusulkan bisa diperjuangkan,” pungkasnya.
Menanggapi aspirasi warga, anggota DPRD Berau, H Nurung mengakui masih banyak permasalahan masyarakat yang memerlukan sentuhan pemerintah daerah.
Dia mengungkapkan, dari resesnya ini, ada beberapa usulan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat RT 23 kepada dirinya. Diantaranya perbaikan Jalan Akasia Mandiri, penanganan banjir, penerangan jalan, penyemprotan jentik nyamuk atau poging, dan bantuan majelis taklim.
“Disinilah tugas saya selaku anggota DPRD Berau untuk menjaring aspirasi masyarakat dan akan disampaikan ke pemerintah daerah,†ucapnya.
Terkait penanganan banjir di daerah tersebut, H Nurung mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Untuk penanganan banjir ini, dirinya telah mengusulkan pembangunan drainase pembuangan air menuju ke sungai.
“Sebelumnya saya dan pihak PUPR sudah melihat langsung kondisi di lokasi saat banjir. Jadi penangananya sudah dikoordinasikan. Informasinya untuk jangka panjang sudah ada perencanaan saluran pembuangan. Sementara jangka pendeknya sudah dibangun resapan air di lingkungan perumahan,” bebernya.
Sedangkan untuk perbaikan jalan, menurutnya juga jadi perhatian pihaknya bersama Pemkab Berau. Tahun ini kata dia, akan ada pengaspalan sepanjang 500 meter lebih sekaligus pembangunan drainase di sisi kiri-kanan jalan.
“Tahun ini ada pengaspalan. Kita berharap bisa seluruhnya meskipun bertahap,” ujarnya.
Ia juga merespons permintaan warga terkait penyemprotan jentik nyamuk secara berkala agar warga yang tinggal di daerah tersebut terhindar dari penyakit demam berdarah. Apalagi di kawasan ini masih banyak rawa yang menjadi sarang nyamuk.
“Ini akan saya koordinasikan dengan Dinas Kesehatan supaya segera dilakukan penyemprotan atau poging. Karena di Dinas Kesehatan itu memang sudah ada programnya, tinggal kita dorong supaya menjangkau wilayah Saoda,” ungkapnya.
Usulan lainnya seperti penerangan jalan dan lanjutan pembangunan masjid kata dia, akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. “Soal masjid ini akan saya tanyakan kelanjutannya. Karena pengurus masjid sudah menyampaikan proposal ke Bagian Kesra. Tindak lanjutnya seperti apa, akan saya Komunikasikan,” katanya.
Sementara itu, menanggapi usulan ibu-ibu majelis taklim, H Nurung mengaku siap membantu. Karena kebutuhan majelis taklim ini tidak bisa menunggu anggaran pemerintah.
“Karena ini tidak masuk anggaran pemerintah, maka secara pribadi akan saya penuhi. Tinggal dikoordinasikan apa saja yang dibutuhkan,” tuturnya.
Di hadapan warga, H Nurung menyampaikan bahwa reses yang dilakukan bukan untuk keperluan politik. Tetapi murni menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.
“Reses ini memang kewajiban kami turun ke masyarakat mendengarkan dan menjaring aspirasi yang ada. Jadi aspirasi yang kami terima akan kami tindaklanjuti dan sampaikan kepada pemerintah daerah. Untuk selanjutnya akan dibahas dan dilihat skala prioritasnya. Jadi yang prioritas akan saya kawal,” imbuhnya. (ADV/to)