Tanjung Redeb – Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Berau yang hanya mencapai di angka 32,37, DPRD menilai hal ini sebagai alarm serius atas lemahnya penerapan inovasi di sektor pelayanan publik.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan digitalisasi yang digembar-gemborkan pemerintah jangan hanya berhenti di dokumen perencanaan.
“Kalau indeks kita rendah, berarti pelayanan yang katanya sudah digital ternyata belum benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai digitalisasi hanya jadi jargon saja, sementara warga di kampung masih kesulitan mengakses layanan dasar,” ujar Dedet sapaan akrabnya, Kamis (21/08/2025) kemarin.
Menurutnya, di era teknologi informasi, inovasi pelayanan publik seharusnya dapat mempermudah masyarakat, memangkas birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Namun faktanya, banyak warga di kampung-kampung masih harus menempuh jarak jauh atau terhambat jaringan internet ketika mengurus dokumen.
“Kita ingin ada implementasi nyata, misalnya aplikasi pelayanan online yang benar-benar bisa diakses dari kampung. Bukan hanya dibuat untuk laporan ke pusat, tapi tidak dipakai masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ia juga meminta Pemkab Berau agar mengevaluasi seluruh program digitalisasi, terutama di sektor administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan kesehatan dan pendidikan.
“Kalau inovasi hanya jadi formalitas, maka tidak ada gunanya. Indeks kita akan terus rendah. Harapan kami, Pemkab serius berbenah karena inovasi ini bukan sekadar penilaian, tapi menyangkut kualitas pelayanan kepada rakyat,” pungkasnya. (Irfan).