A-News.id, Tanjung Redeb – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menggelar rapat dengar pendapat gabungan komisi mengenai Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dari hearing yang digelar bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tersebut, pimpinan rapat, Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah menuturkan, banyak informasi bermanfaat yang dirinya peroleh.
Antara lain masih banyak masyarakat pekerja rentan seperti petani dan nelayan termasuk PNS masih banyak yang belum terdaftar dan masuk ke dalam kepesertaan.
“Harapan kami setelah sosialisasi ini, ada sekitar 8 ribu orang yang menerima gaji dari pemerintah itu bisa masuk di dalamnya (kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan) termasuk di dalamnya pelaku UMKM,” katanya, Senin (24/10/2022).
Apalagi kata Sari, dokumen seperti keikutsertaan BPJS sendiri kebanyakan dibutuhkan saat syarat kepengurusan izin. Sementara itu, masih banyaknya warga yang belum masuk kepesertaan, dirinya akan menyampaikan lebih lanjut melalui kegiatan reses.
“Dalam musrenbang maupun reses akan kita suarakan agar warga mengikuti program ini, karena program ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan,” katanya.
Berdasarkan hasil laporan dan pemantauan dari pihak BPJS diketahui jika angka kemiskinan di Kabupaten Berau meningkat sebesar 0,7 persen.
Politisi Golkar itu pun menyadari, tingginya angka kemiskinan tersebut dipengaruhi berbagai faktor seperti halnya pasca serangan pandemi covid-19 yang banyak warga terkena imbasnya. Penyebab lainnya, yakni lajunya inflasi yang cukup signifikan dengan kenaikan BBM serta bahan bahan pokok yang cukup memberatkan masyarakat.
“Sehingga daya beli masyarakat turun dan otomatis angka kemiskinan menjadi naik,” katanya.
“Harapan kami melalui program ini bisa memberi secercah harapan bagi masyarakat, semisal nanti sewaktu-sewaktu mereka kerja terkena musibah jadi masih ada harapan bagi mereka untuk mendapat jaminan sosial maupun santunan kematian,” tandasnya.
“Paling tidak mereka bisa berusaha dengan dana itu, anak-anak mereka juga bisa dibantu dengan beasiswa dan lain sebagainya, ini perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat yang mungkin belum tahu banyak akan manfaatnya BPJS Ketenakerjaan,” tandasnya. (mik/adv)