Anews.id, Samarinda – DPRD Kaltim menyoroti fasilitas pendidikan yang ada di Kaltim. Berdasarkan hal ini, pihaknya memberikan imbauan kepada Pemprov Kaltim agar dapat menyediakan akses pendidikan di masing-masing daerah secara merata.
Akan tetapi, Sutomo Jabir, selaku Anggota Komisi III DPRD Kaltim pun menyatakan bahwa ia menerima informasi terkait adanya sebuah satuan pendidikan di Kaltim dalam kegiatan belajar mengajarnya terpaksa memakai balai desa. Baginya, kondisi tersebut dinilai cukup memprihatinkan.
Ia berpendapat, terbatasnya infrastruktur di suatu daerah dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Terlebih lagi dengan jauhnya jarak yang ditempuh terutama pada satuan pendidikan yang berada di pelosok. Alhasil, tempat tersebut belum dapat menampung murid-murid secara optimal.
“Ini sangat bertentangan dengan program wajib belajar 12 tahun yang semestinya menjadi prioritas,” ungkap Sutomo.
Sutomo memberikan contoh di Kecamatan Tabalar, Berau yang sama sekali tidak terdapat satuan pendidikan di jenjang SMA. Alhasil, kecamatan lain yang sudah memiliki satuan pendidikan di jenjang SMA menjadi tempat anak-anak tersebut dalam melanjutkan pendidikannya.
“Pemprov melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim harus melakukan pemerataan pembangunan fasilitas sekolah di daerah pelosok dan pedalaman,” paparnya.
Salah satu politisi dari Fraksi PKB tersebut memberikan keterangan, dana yang dianggarkan pada sektor pendidikan tidak hanya difokuskan dalam upaya pengembangan fasilitas dan sarana prasarana di daerah perkotaan saja. Baginya, perhatian yang sama pun harus didapatkan oleh satuan pendidikan yang berada di daerah pelosok.
“Anggaran pendidikan yang triliunan itu, jangan hanya diprioritaskan untuk melakukan modernisasi pembelajaran di perkotaan. Pedalaman dan pelosok juga perlu dapat perhatian,” tutup Sutomo. (Adv)