DPRD Berau Peroleh Kepastian Penanganan Abrasi Pulau Derawan

Tanjung Redeb — Beberapa waktu yang lalu Wakil Ketua I DPRD Berau, Sarifatul Syadiah ditemani oleh Wakil Ketua II DPRD Berau, Abdul Rivai dan anggota DPRD lainnya bertandang ke Kantor Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5 Tanjung Selor untuk berkoordinasi terkait penanganan abrasi di Pulau Derawan, Kabupaten Berau.

Wakil Ketua I DPRD Berau Sarifatul Syadiah mengatakan, dari kunjungan kemarin pihaknya mendapatkan kabar baik bahwa Tahun 2023 mendatang akan dimulai review design untuk penangan abrasi yang terjadi di Pulau Derawan.

“Alhamdulillah tahun depan sudah dimulai riview ulang sesuai dengan kondisi pulau yang sekarang,” ungkap Sari, Sabtu (15/10/22).

Penanganan abrasi ini menurutnya mesti secepatnya dilakukan. Pasalnya air laut terus menerus mengikis dataran dari Pulau Derawan tersebut. Selain itu juga dampak buruk dari pengikisan daratan tersebut juga sangat banyak bila dibiarkan terus menerus.

“Kita harus push terus persoalan penangan abrasi ini. Karena selain mengurangi luas dari Pulau Derawan, dampak lainnya adalah bisa sampai mengenai pemukiman masyarakat. Ditambah satu-satunya sumber air tawar disana juga bisa-bisa rusak akibat abrasi ini,” jelasnya.

Dikatakannya, alasan kenapa penanganan abrasi di Pulau Derawan ini baru bisa mulai ditangani adalah karena selama ini terkendala amdal yang belum keluar. Sebab, dulunya Pulau Derawan merupakan salah satu pulau yang masuk dalam kategori daerah konservasi penyu.

“Informasinya amdal baru keluar dan sekarang Pulau Derawan sudah tidak masuk daerah konservasi penyu lagi. Jadi sekarang sudah bisa melakukan pembangunan disana,” tuturnya.

Sari berharap, selanjutnya Bupati Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD Berau untuk terus aktif berkomunikasi dengan Kementrian PUPR untuk mempercepat penanganan abrasi tersebut. Mengingat Kabupaten Berau merupakan daerah yang masuk dalam wilayah dari Ibu Kota Negara (IKN) baru, tentu dana dari pemerintah pusat akan terfokus untuk pembangunan IKN.

“Kita masuk dalam IKN, tentu akan mudah untuk mendapatkan dukungan. Tinggal kita saja lagi yang rajin berkomunikasi dengan Kementrian PUPR atau pemerintah pusat,” tandasnya.

Bagikan