A-News.id, Tanjung Redeb — Persoalan listrik di Kabupaten Berau hingga kini belum terselesaikan. Pemadaman bergilir yang dirasakan oleh warga Berau telah terjadi beberapa pekan terakhir. Tak henti-henti juga PLN menginformasikan ke media sosial maupun media lainnya mengenai jadwal pemadaman bergilir tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Manager PLN UP3 Berau, M Harryadi Poel, menjelaskan pemadaman bergilir yang terjadi saat ini dikarenakan adanya defisit daya dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Lati yang saat ini dikelola oleh PT IPB.
Ketergantungan suplay listrik PLN Berau dari PLTU Lati tersebut tidak bisa dihindari karena pihaknya masih menunggu pekerjaan pembangunan jaringan transmisi interkoneksi Maloy – Talisayan – Tanjung Redeb.
“Kalau ini sudah terhubung, di Tanjung Redeb ini keadalan kelistrikannya sama seperti Balikpapan dan Samarinda yang sistemnya sudah kuat. Tidak seperti sekarang satu mesin gangguan langsung kurang daya listriknya. Sehingga harus ada padam bergilir,” jelasnya.
Bahkan pemadaman bergilir ini diperkirakan terjadi hingga satu bulan lamanya, mengingat PLTU Lati sedang melakukan perawatan terhadap boiler unit 2.
“Waktunya kurang lebih satu bulan. Tapi diupayakan secepatnya,” paparnya, belum lama ini.
Dalam kondisi normal PLTU Lati dapat menyuplai daya ke PLN sebesar 9,5 Mega Watt (MW). Namun dampak perbaikan boiler 2, daya yang didistribusikan pun hanya 5 MW. Hal ini tentu tidak dapat menerangi seluruh pelanggan PLN Berau.
“Tidak bisa seluruhnya. Meskipun ada backup dari pembangkit di Sambaliung,” ujarnya di salah satu media lokal Berau.
Dalam kondisi saat ini, ditambah dengan isu Eks Direktur Utama PT Indo Pusaka Berau (IPB), Najemuddin maju untuk bertarung di DPRD Provinsi Kaltim pada 2024 mendatang. Hal ini menjadikan anomali masyarakat beranggapan bahwa ketidaksanggupan Dirut PT IPB mengatasi permasalahan listrik tersebut.
Majunya Najemuddin untuk perebutkan kursi DPRD Kaltim dinilai mendadak. Pasalnya, namanya tidak muncul saat pendaftaran bacaleg, namun tampak ketika pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) pada 19 Agustus 2023 lalu.
Ditambah lagi dengan alat praga kampanye (algaka) milik Najemuddin sudah terpasang setiap sudut kota hingga daerah lainnya, hal ini memastikan dirinya akan bertarung di pileg mendatang.
Menanggapi hal ini, Eks Dirut PT IPB, Najemuddin mengakui dirinya telah mengajukan pengunduran diri pada bulan Juli 2023 dan disetujui pada 21 Agustus 2023 lalu, kemudian saat ini telah terdaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Provinsi Kaltim Dapil 6 Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Dan saya memasang spanduk itu setelah saya dinyatakan atau disetujui pengunduran diri saya,” ujarnya.
Naje juga membantah apabila dirinya dianggap mengundurkan diri karena permasalahan listrik yang terjadi di Berau saat ini, dirinya mengundurkan diri karena akan bertarung di pileg 2024 mendatang yang kebetulan ada kesempatan.
Ditambahkannya, mengapa munculnya namanya saat pengumuman DCS dan diterlihat seperti mendadak, hal ini dikarenakan posisi dirinya saat pendaftaran bacaleg masih menjabat sebagai Dirut PT IPB.
“Setelah saya mengundurkan diri, ya mungkin ada salah satu kader yang mundurkan, ini kesempatan saya masuk. Enda mendadak mas sudah lama direncanakan,” ungkapnya.
“Sebetulnya dalam aturan sebelum ditentukan sebagai DCT itu bisa menjabat, tapi itu saya yang harus tau diri juga lah,” katanya.
Disisi lain, majunya Najemuddin sebagai Caleg DPRD Kaltim, pastinya menyisakan banyak ‘PR’ untuk pemimpin PT IPB selanjutnya agar bisa menyelesaikan permasalahan listrik yang terjadi di Berau.
Menjawab itu, Najemuddin berpesan agar pemimpin selanjutnya dapat lebih serius untuk menangani persoalan batu bara yang menjadi sumber utama pembangkit listrik.
“Kalau tidak salah, habis rapat kemarin sudah ada bayangan. Artinya Berau Coal tidak akan mungkin melihat IPB akan rugi, tinggal mencari agar kedua belah pihak ini tidak saling merugikan atau melanggar aturan. Itu komitmen Berau Coal, jadi tinggal Direktur yang baru nanti seperti apa mengimplementasikannya,” katanya.
Selain itu, terkait komunikasi pihak PT IPB dengan PT PLN juga mulai terjawab bahwa persetujuan kenaikan harga pembelian oleh PT IPB disetujui. Namun ketetapan tersebut masih menunggu dari pihak Kementerian ESDM RI.
“Kalau untuk Batu Bara juga tak terlepas dari ESDM, itu juga akan dibahas dalam waktu dekat ini. Jadi itu aja menjadi PR yang belum saya selesaikan selama saya menjabat. Tapi ini sudah ada dasarnya tindak ditindaklanjuti,” tuturnya.
Dirinya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya apabila ada kesalahan selama bertugas, dan dirinya berterima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan.
Naje juga berharap agar pemimpin PT IPB yang baru dapat menyelesaikan permasalahan listrik yang terjadi di Berau.
“Saya mohon pamit,” tandasnya.(yf)