SAMBALIUNG – Pemangkasan Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Berau. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, mengungkapkan bahwa pemangkasan Dana Desa berdampak langsung pada kemampuan fiskal kampung.
Menurutnya, dari total alokasi Dana Desa yang semula mencapai sekitar Rp87 miliar, dana yang baru terealisasi ke kampung-kampung di Berau hingga saat ini hanya Rp32,5 miliar. Sisanya masih belum jelas, seiring adanya kebijakan pusat yang memotong Dana Desa untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Akibat kebijakan tersebut, dana yang benar-benar turun ke kampung hanya berkisar Rp200 juta sampai Rp300 juta per kampung, dan itu pun disertai dengan sejumlah ketentuan,” ujar Tenteram Rahayu saat pelaksanaan Musrenbang, Sabtu (7/2/2026).
Ia menjelaskan, pemotongan Dana Desa dilakukan secara bertahap dan bahkan disebut-sebut berlaku hingga enam tahun anggaran. Kondisi ini membuat ruang gerak kampung semakin terbatas, terlebih ketika Dana Desa selama ini menjadi salah satu penopang utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat kampung.
Tenteram Rahayu menambahkan, pemangkasan tersebut terjadi di saat kampung juga dibebani program-program strategis yang membutuhkan pembiayaan besar, termasuk dukungan terhadap pelaksanaan KDMP. Namun ironisnya, beberapa kebutuhan penting seperti pematangan lahan, pemasangan listrik, dan air bersih tidak sepenuhnya dapat dibiayai dari Dana Desa.
“Kami memahami keresahan kepala kampung. Beban mereka bertambah, sementara dana justru berkurang,” tambahnya.
DPMK pun mengaku terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait untuk mengupayakan kondisi ini. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menghitung ulang beban belanja kampung serta mengusulkan agar sebagian program dapat dialihkan ke OPD teknis.
Meski begitu, Tenteram Rahayu mengingatkan bahwa penyesuaian kebijakan membutuhkan proses dan tidak bisa langsung dirasakan dalam waktu dekat. Pemerintah daerah tetap berupaya mencari skema terbaik agar kampung tidak semakin tertekan akibat kebijakan fiskal dari pusat.
“Kami berharap kepala kampung dapat bersabar. Pemerintah daerah tidak tinggal diam, tetapi semua harus melalui mekanisme dan tahapan yang ada,” pungkasnya. (Ta)