ANews, Tanjung Redeb – Bertempat di ruang rapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Anggota dewan bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Berau melakukan pembahasan sekaligus mendata Kampung dan Kecamatan yang belum mendapat jaringan internet dalam kegiatan belajar mengajar secara online, Senin (22/02/2021).
Pembahasan ini dilatarbelakangi banyaknya keluhan dari masyarakat yang berada di kawasan blank spot mengeluh, lantaran kesusahan jaringan yang dihadapi anaknya saat melaksanakan proses pembelajaran secara dalam jaringan (daring) dari rumah.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengutarakan, bahwa sudah bukan hal asing lagi kalau kondisi tersebut agar segera mungkin untuk dicari titik temunya. Untuk itu ia beranggapan sudah sewajarnya ia bersama rekannya selaku wakil rakyat dapat mengingatkan pemerintah daerah terkait kondisi tersebut.
“Kita mengundang Kominfo hari ini untuk meminta seluruh data Kecamatan dan Kampung-kampung mana yang masih blank spot, dan mana yang perlu disupport jaringan telekomunikasi, kita akan agenda ulang nantinya permasalahannya apa, dan solusinya apa daerah-daerah tersebut, dan anggarannya berapa?,†tuturnya.
Namun untuk mewujudukan itu, dikatakan Sari bukan hal yang mudah, pasalnya dari hasil pertemuan juga diketahui kalau Diskominfo merupakan OPD yang berada di peringkat ketiga terendah dengan anggaran yang minim.
“Nah kita bayangkan aja, sementara kondisi sekarang mengharuskan kita untuk sistem daring ternyata anggarannya kecil sekali sekitar Rp 2 Miliaran habis untuk operasional saja, jadi dengan momen kesempatan kali ini kita coba untuk penganggaran, kalaupun kita tidak mampu pasti kita akan koordinasi dengan provinsi, pemerintah pusat maupun pihak ketiga,†jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Berau Susila Harjaka mengatakan, daerah yang masih blank spot di daerah Kabupaten Berau persentasenya masih diatas kisaran 30%, dengan jumlah sekitar 37 kawasan di Kabupaten Berau.
“Kita berharap ada support dari Dewan bukan hanya untuk kita saja tapi untuk semuanya khususnya OPD terkait entah itu berupa anggaran ataupun kebijakan dan aturan, karena aturan dibutuhkan sebagai payung hukum agar tidak persoalan kepada siapa yang melaksanakan kelak,†ungkapnya.
“Sedangkan untuk anggaran saja cuma cukup untuk sekedar untuk menyewa, membayar tenaga kontrak, ada belanja langsung dan tidak langsung sehingga bisa mudah-mudahan bisa menjadi perhatikan dewan,†pungkasnya.(Mik)