ANews, Berau – Badan Pertanahan Nasional gelar pencanangan pembangunan Zona Integritas secara internal, Selasa (12/01/2021). Kegiatan tersebut digelar di Meeting Room Hotel Melati, sekaligus pengambilan sumpah panitia Ajudikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Tahun 2021. Kegiatan tersebut guna membentuk kelompok kerja yang dapat melaksanakan konsep pembangunan Zona Integritas.
Kegiatan tersebut didasarkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Hal tersebut diperjelas oleh Kasubbag Tata usaha, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Berau, Masronata Sitanggang. Dirinya mengungkapkan dari Peraturan Menteri tersebut, masing-masing instansi kementrian maupun pemerintah daerah, menurunkan peraturan terkait mekanisme pelaksanaan pembangunan.
“Kalau di Kementrian Agraria turunannya itu, ada keputusan Menteri Agraria Nomor 295 Tahun 2016, tentang tim pembangunan Zona Integritas,â€
“Dan dipertegas lagi dalam surat edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 149/40.1/I/2018 tentang Zona Integritas,†ungkapnya.
Dari beberapa regulasi tersebut, maka kantor tersebut harus membentuk tim pembangunan Zona Integritas dan tim kelompok kerja pembangunan Zona Integritas, termasuk BPN Kabupaten Berau.
“jika di BPN tepatnya pada Juli 2019 telah dibentuk Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor, karena di BPN sudah ada perubahan formasi pejabat maupun struktur, maka kami perbarui lagi dengan SK yang sama tentang pembentukan pembangunan dan pokjanya,†ucapnya.
Dari SK tersebut terbentuklah enam kelompok kerja (pokja), meliputi Zona Manajemen Perubahan yang diketuai Masronata Sitanggang, Zona Tata Laksana diketuai Jhon palapa, Zona Manajemen SDM yang diketuai Gindo Maruli Munthe, Zona Akuntabilitas Kerja yang diketuai Sabardi, Zona Pengawasan yang Warsito, dan Zona Pelayanan Publik yang diketuai Yudi Asruni.
Dari enam pokja tersebut diharapkan dapat bersinergi agar dapat mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
“Harapan kami apa yang dicanangkan oleh pemerintah baik presiden maupun menteri-menteri terkait, konsep pelayanan kepada masyarakat benar-benar terlaksana, terbuka, akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan, memiliki kedisiplinan maupun etos kerja,†tutupnya. (nov)