BPBD: Meski Cuaca Hujan, Kemungkinan Hot Spot Masih Terbilang Tinggi di Beberapa Titik di Kecamatan Sambaliung dan Kepulauan Derawan

A-News.id, Berau – Program yang sedang dijalankan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Berau adalah Patroli terpadu bersama Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri dan Masyarakat Peduli Api yang ada di kecamatan dengan sasaran ada 3 tapak, maksudnya di kampung-kampung yang rawan bencana kebakaran hutan, yang pelaksanaannya ada 2 fase, dimana fase pertama sudah dilaksanakan 25 Agustus sampai 23 September 2021 dan fase kedua itu kemungkinan di minggu kedua Oktober 2021. Hal itu disampaikan Eka Yuliansyah, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Berau, Kamis, 16/9/2021.

Ditambahkan Eka, targetnya baru 24 titik kampung yang meliputi 11 kecamatan yang punya potensi terjadinya karhutla, sesuai yang masuk dalam aturan yang punya hutan dan potensi terjadi karhutla.

Memang, lanjut Eka, terkait prediksi BMKG terjadinya cuaca ekstrem di Kabupaten Berau pada saat ini, makanya dalam rapat terakhir BPBD akan melakukan evaluasi.

“Kalau seumpamanya sama dengan prediksi BMKG, tapi kami tetap akan melakukan pada titik-titik yang memang pada saat hujan, hot spotnya juga tinggi. Yang lalu, yang paling tinggi hot spotnya di Kecamatan Sambaliung, Bena Baru, Long Lanuk dan Tumbit Dayak, Itu yang paling tinggi sama Tanjung Batu, apalagi di Usiran. Walaupun hujan curahnya, nah kan hujan ini lokal sifatnya, kadang disini hujan, di tempat lain tidak hujan, maka itu kita perlu evaluasi untuk fase kedua itu,” ujar Eka.

Tapi mudah-mudahan saja, lanjut Eka, Kalau pihaknya di pencegahan, berharap fase kedua itu sesuai prediksi BMKG, curah hujan itu tinggi.

Penyebab Karhutla

Eka Yuliansyah mengatakan terkait penyebab karhutla, makanya BPBD menerjunkan tim untuk penyadartahuan sekaligus sosialisasi kami kepada masyarakat bahwa membakar itu tidak lagi menjadi anjuran.

“Nah kalau untuk hal-hal seperti itu, masing-masing daerah, ya makanya kenapa tingkat tingginya ada di daerah pedalaman, ya karena pola mereka masih seperti itu, masih tradisional. Kami berupaya sampai dengan hari ini bagaimana mereka itu punya pemahaman, dan ada program lain yang namanya pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB), dengan memberdayakan masyarakat untuk membuka cuka kayu, briket, dan itu lagi kita upayakan, dan kebetulan itu ada di Kasi Mitigasi Bencana,” jelasnya.

Eka berharap masyarakat bisa memahami dan bisa bekerjasama dengan BPBD sehingga Berau aman dari kebakaran hutan dan lahan.

Sementara Kepala DAOP Sangkima Kalimantan XIII, Bambang Supriadi mengatakan pada saat ini sejak 2018 dirinya bertugas di Berau, sudah pasti yang disosialisasikan tentang aturan, yaitu UU No 41 tentang Kehutanan dan UU No 32 tentang Lingkungan Hidup. Permasalahannya saat ini, lanjut Bambang, masyarakat pasti membuka lahan dengan membakar.

“Ini yang kita coba rubah, coba untuk kita dalami lagi seperti apa. Dan hasilnya adalah waktu kita berbicara dengan BPBD kita coba untuk melakukan pembukaan lahan dengan tanpa bakar. Ada yang coba mencarikan solusi untuk masyarakat, ada yang namanya pengolahan cuka kayu. Nah Ini yang sedang kita garap dengan BPBD, dan peralatannya sudah ada di BPBD. Dan itu mudah-mudahan sudah mau dibagi ke masyarakat,” tutupnya.

Dan kita coba dengan Anggaran DBHDR ini, anggaran sisa tentang keuangan negara dialihkan menjadi daerah yaitu dengan penanganan pencegahan, caranya dengan membentuk MPA (masyarakat peduli api) yang di titik-titik rawan. Dan ini jadi alat komunikasi kita untuk perpanjangan lidah. Untuk penanganan sendiri, kalau umpamakan cuma Manggala Agni dan BPBD, saya piker personil pasti kurang dan terbatas. Dan inilah masyarakat itu dibentuk buat supaya tidak melakukan pembakaran lahan secara liar.

DAOP Sngkima Kalimantan XIII yang berkedudukan di Kutim, menurut Bambang Supriyadi membawahi wilayah kerjanya dari Kota Samarinda sampai ke Utara, ke Berau dan Kalimantan Utara. Secara struktur DAOP dibawah Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LH dan Kehutanan. Juga ada Balai yang membawahi seluruh Kalimantan di Palangkaraya serta Direktur PKHL.

Bambang berharap dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Daop Bersama BPBD masyarakat juga tahu tentang aturan main, sehingga tidak ada yang salah kaprah lagi, dan tidak lagi yang melakukan pembakaran lahan secara liar.

“Tidak lagi membakar secara liar, artinya membakar tetap, tetapi terkendali,” tambahnya.

Siklus karhutla terkait dengan pola siklus musim yang biasanya terjadi setiap 5 tahunan, khususnya di tahun 2023.

Ditambahkan oleh Bambang sejak 2019 dia bilang aman, namun tidak tahu kalau nanti di tahun 2022 atau 2023, karena siklusnya 5 tahunan. Makanya kita berjaga-jaga dengan menanamkan pola pikir kepada masyarakat agar mewaspadai terjadinya bahaya karhutla dengan melakukan pambukaan lahan dengan cara yang baik tanpa membakar. (dit)

Bagikan