A-news.id, Tanjung Redeb — Bantuan pangan pusat akan diberhentikan sementara selama 6 bulan, terhitung sejak Januari hingga Juni 2025. Anggaran yang disediakan untuk program ini dialihkan ke program percepatan penyerapan gabah kering panen (GKP).
“Bantuan pangan sementara tidak ada. Uangnya salah satunya, Rp16,6 triliun itu untuk bantuan pangan ditambah SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan lain-lain. Anggarannya masuk ke situ dulu,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di kompleks parlemen, Jakarta, seperti yang dikutip Rabu (5/2/2025).
Pengalihan anggaran yang kini difokuskan di Perum Bulog, perlu dilakukan karena pemerintah saat ini memang tengah fokus untuk menyerap gabah kering ke petani, yang juga arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Untuk sementara, pengalihan ke Perum Bulog guna mengoptimalkan penyerapan 3 juta ton beras pada 2025, sehingga harga gabah di petani bisa naik. Dimana pemerintah pusat juga telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP), yang dipatok di harga Rp6.500/kilogram (kg).
“Prioritasnya sekarang serap petani. Supaya harganya nggak jatuh, jangan sampai petani harganya jatuh.Kita mau panen raya, jadi harus disiapkan keuangan, gudang, dan lainnya untuk serap gabah,” tambah Arief.
Pada awal Januari 2025 lalu, Bapanas mengumumkan program bantuan pangan dalam bentuk beras resmi, yang dialokasikan selama 6 bulan untuk tahun ini. Usulan program ini berdasarkan Menko Bidang Pangan.
Dalam usulan itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan jika total bantuan pangan untuk periode Januari – Februari 2025 ini sebesar Rp6 triliun, dengan total 160 ribu ton untuk 16 juta penerima manfaat.(mel)