Anews.id, Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS), PT Pelindo Marine Service dan PT Pelindo Jasa Maritim terkait pengelolaan pandu tunda di Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu Kota Samarinda. Senin (27/2/2023).
Kepada awak media, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menuturkan pihaknya bahwa pihaknya hari ini melakukan rapat guna melaksanakan realisasi pelibatan Perusda MBS dan rencana pengelolaan pandu tunda bersama PT Pelindo.
“Hari ini kita minta realisasi sebenarnya terkait kerja sama Pelindo dengan perusda Melati Bhakti Satya (MBS). Karena selama inikan MBS tidak terlibat langsung, kita minta hari ini MBS terlibat langsung, jadi semua melalui MBS,” ungkap Tyo sapaan karibnya.
Tak hanya itu, Tyo juga menyebutkan dalam RDP kali ini, pihaknya juga memberikan waktu selama 3 minggu untuk Perusda MBS untuk menindaklanjutkan pengelolaan Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu.
“Jadi silahkan perusda nanti menindaklanjuti hasil pertemuan hari ini, kita kasih deadline tiga minggu setelah tanggal hari ini untuk mereka bisa melakukan MOU terkait pengelolaan, termasuk juga jembatan kita harus di asuransikan juga, karena sering ditabrak,” jelasnya.
Kendati demikian, politisi dari fraksi Golkar itu juga optimis rencana kerja sama guna mengoptimalkan Perusda yang dimiliki Kaltim akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim.
“Kerja sama ini memberikan dampak positif, sebenarnya ini sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan. Sedangkan komisi II mendorong untuk APBD kita tahun 2024 mendatang minimum Rp 20 triliun, maka kalau targetnya pak gubernur Rp 33 triliun atau Rp 36 triliun kalau tidak salah. Kalau bisa termasuk nanti ada DBH, termasuk karbon dan sebagainya jangan-jangan bisa lebih dari Rp 30 triliun,” pungkasnya. (adv/Erk)