Anews.id, Samarinda – Polemik lahan lapangan sepak bola di kawasan Voorvo saat ini belum berkelanjutan pasti. Pasalnya, beberapa waktu lalu Walikota Samarinda Andi Harun menentang dibangunnya lapangan sepak bola Voorvo menjadi lapangan mini soccer lantaran kawasan masuk tersebut masuk dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)pengendalian banjir
Dalam wawancara yang dilakukan kepada Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, dirinya menuturkan bahwa keputusan final terkait pemanfaatan lahan lapangan sepak bola tersebut berada di tangan Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda.
“Masalah lapangan mini soccer sementara kita komunikasikan dulu. Kita menghormati kewenangan kota Samarinda, susun RTRW nya. Itu makanya kita minta Samarinda melihat lagi peruntukan buat apa, tentu kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Apa itu, ya itu tadi RTRW Pemkot Samarinda,” Ungkapnya. Kamis (4/1/2024).
Lebih lanjut,Akmal menjelaskan kalau sejauh ini pihak Pemprov Kaltim sejatinya sudah berulang kali melakukan komunikasi dengan Pemkot Samarinda. Khususnya terkait penggunaan lahan Vorvo yang masuk dalam RTRW Pemkot Samarinda.
“Iya ada komunikasi yang bagus dengan Pemkot Samarinda. Kita mengapresiasi Samarinda dengan kewenangannya, tetapi saya ingin mengatakan kita berharap bisa bekerja berdasarkan regulasi. Jadi kita minta teman-teman di Kota Samarinda untuk melihat ulang peruntukan itu untuk apa. artinya RTRW dilihat lagi,” Jelasnya.
Selain menilik ulang RTRW Pemkot Samarinda, Akmal juga mengaku sudah berkomunikasi secara khusus dengan jajaran Pemkot Samarinda untuk pembicaraan penanganan banjir.
Sebab melihat posisi geofrafi Kota Tepian, Akmal menyebut kalau Samarinda adalah daerah dengan dataran rendah yang begitu banyak.
Maka perihal banjir, adalah hal yang harus ditangani baik dari sisi pencegahan maupun pasca peristiwa banjir itu sendiri.
“Kita juga menyarankan perbanyak penanganan paska banjir, dengan meningkatkan pompanisasi. Kita juga meminta teman-teman kota memastikan apakah di wilayah tertentu itu pompanya udah cukup mampu untuk menangani debit air hujan,” tuturnya.
Kendati demikian, Akmal menyebut kalau hal itu hanya sebatas saran yang bisa direkomendasikan Pemprov Kaltim.
Sebab sejatinya, keputusan penanganan dan kewenangan tetap berada di tangan Pemkot Samarinda.
“Kita hanya memberikan saran, yang eksekusi adalah kota. Tapi pastinya kita siap membantu,” tegasnya.
Disinggung mengenai potensi pendapatan asli (PAD) dari pemanfaatan lahan, jika dibangun lapangan mini soccer Akmal Malik mengaku tak terlalu memikirkan hal tersebut.
Sebab kata dia, dari sektor PAD sejatinya banyak potensi yang bisa didapatkan selain dari penyewaan lahan kepada pihak swasta.
“Ini bukan persoalan PAD aja, tapi persoalan bagaimana kita membangun dan menyelesaikan permasalahan Kota Samarinda. Kalau PAD kita mendapatkan cukup banyak dari sektor lain. Intinya jangan sampai PAD yang kita terima mengabaikan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.