TANJUNG REDEB – Permasalahan tapal batas Berau – Kutim yang tak kunjung menemui titik terang menjadi perhatian utama Pemkab Berau saat ini. Pasalnya, konflik tapal batas ini meluas hingga merugikan masyarakat, khususnya untuk pembangunan dan infrastruktur dasar.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa persoalan batas wilayah bukan lagi sekadar masalah administrasi pemerintahan. Dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di kawasan sengketa, termasuk terhadap kepastian pelayanan publik, pembangunan infrastruktur hingga aktivitas ekonomi.
“Semakin lama persoalan ini berlarut, semakin besar pula dampak yang ditimbulkan. Tidak hanya pembangunan yang terhambat, tetapi juga berpotensi memunculkan gesekan sosial di masyarakat,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Kekhawatiran muncul setelah Pemkab Berau menerima berbagai masukan dari masyarakat di wilayah perbatasan. Bahkan, beberapa waktu lalu dirinya menerima kunjungan Pemerintah Kampung Biatan Ilir dan Kampung Biatan Ulu untuk membahas perkembangan persoalan tapal batas, yang hingga kini belum mendapatkan kepastian.
Dalam pertemuan itu, berbagai data dan fakta terkait wilayah sengketa kembali dibahas, mulai dari kondisi geografis hingga catatan sejarah pembentukan kampung yang selama ini menjadi bagian dari Kabupaten Berau.
“Kami kembali menelusuri fakta-fakta yang ada, baik dari sisi sejarah maupun kondisi geografis wilayah, yang selama ini menjadi bagian dari Kabupaten Berau,” katanya.
Pemkab Berau terus mendorong percepatan penyelesaian melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki kewenangan menetapkan batas wilayah.
Selain jalur administratif, Pemkab Berau juga menyiapkan langkah komunikasi politik untuk memperkuat upaya penyelesaian persoalan tersebut. (Ard)