TANJUNG REDEB – Upaya percepatan pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Kelay tidak lepas dari berbagai kendala di lapangan. Mulai dari keterbatasan anggaran hingga persoalan infrastruktur dasar seperti jaringan telekomunikasi, menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
“Kita akui, keterbatasan masih cukup banyak, baik dari sisi anggaran maupun infrastruktur. Bahkan untuk kegiatan koordinasi saja, tidak semua bisa dilakukan secara daring karena masih ada wilayah yang terkendala sinyal,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu.
Ia mencontohkan, pelaksanaan rapat koordinasi secara tatap muka selama dua hari menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Pasalnya, metode pertemuan daring belum bisa menjangkau seluruh kampung di Kecamatan Kelay.
“Untuk Kelay ini tidak bisa hanya mengandalkan Zoom Meeting. Masih ada kampung yang kesulitan jaringan, sehingga pertemuan langsung menjadi penting agar semua pihak bisa terlibat,” jelasnya.
Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan tersendiri bagi DPMK dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif agar program pembangunan tetap berjalan optimal.
“Kami harus realistis dengan kondisi yang ada. Karena itu, kita dorong semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi, termasuk membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak,” ungkapnya.
Tenteram menegaskan, kehadiran Tim Percepatan Pembangunan Berkelanjutan diharapkan mampu menjadi jembatan dalam mengatasi berbagai kendala tersebut, baik melalui rekomendasi kebijakan maupun langkah strategis di lapangan.
“Justru di sinilah pentingnya forum ini, untuk mengidentifikasi kendala secara langsung dan merumuskan solusi bersama. Harapannya, setiap hambatan bisa diurai dan ditindaklanjuti secara konkret,” pungkasnya. (Ta)