TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau mulai memetakan arah kebijakan pembangunan tahun 2026.
Langkah ini dilakukan menyusul potensi efisiensi anggaran yang akan diterapkan pemerintah pusat tahun depan.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firnawan mengatakan, prioritas pembangunan tetap diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), termasuk penyelesaian pembangunan kantor-kantor pemerintahan yang belum rampung.
“Kalau kami, arahannya jelas, prioritas kami standar pelayanan minimal, di antaranya lanjutan pekerjaan pembangunan kantor-kantor yang belum selesai,” ujarnya.
Untuk bidang jalan dan jembatan, Fendra menegaskan pembangunan jembatan fisik baru belum menjadi prioritas tahun depan.
Fokus utama masih diarahkan pada Jembatan Bailey yang dibutuhkan di wilayah pedalaman dan kawasan tertentu.
“Khusus pembangunan fisik jembatan baru belum diprioritaskan. Kecuali Jembatan Bailey, itu masih jadi atensi,” katanya.
DPUPR disebutnya akan lebih memusatkan perhatian pada pembangunan dan preservasi jalan, terutama yang berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat dan pariwisata daerah.
Fendra menilai infrastruktur yang langsung bersinggungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi kunci pemerataan manfaat pembangunan.
“Prioritas kami pembangunan jalan dan preservasi jalan yang mendukung sektor pertanian dan pariwisata. Kita mengejar asas kebermanfaatan yang terdekat,” jelasnya.
Meski demikian, arah kebijakan tersebut masih akan disesuaikan dengan besaran anggaran tahun 2026. (Adv/Ard)