TANJUNG REDEB – Kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat di tahun anggaran 2026 mendatang, berimbas pada beberapa program pemerintah daerah. Salah satunya yakni program Rumah Layak Huni (RLH).
“Kebijakan pemangkasan TKD tahun depan, akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas. Salah satunya program RLH, yang menjadi bagian dari visi misi Pemkab Berau sekaligus mendukung program strategis nasional dalam peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Bupati Berau Sri Juniarsih beberapa waktu lalu.
Dengan prediksi penurunan APBD Berau tahun 2026 hingga 70 persen, menjadi sekira Rp2,6 triliun. Dari total itu, 50 persen atau Rp1,3 triliun harus dialokasikan untuk belanja pegawai yang mencapai kurang lebih 8.000 ASN.
“Sisa anggaran itu harus benar-benar diputar, belum lagi 10 persen wajib untuk alokasi dana kampung. Jadi tentu kondisi ini sangat berdampak pada sejumlah program daerah, termasuk bantuan rumah layak huni,” tambahnya.
Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau, masih terdapat sekitar 4.200 rumah tidak layak huni yang membutuhkan intervensi. Meskipun program ini berjalan setiap tahun, tapi capaian targetnya belum terpenuhi.
Pada 2024, Berau mendapat alokasi rehabilitasi sebanyak 345 unit rumah. Namun, pada 2025 pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurun drastis, hanya sekitar 46 unit yang tersebar di tiga kecamatan yakni Tanjung Redeb, Talisayan, dan Tabalar dengan dukungan anggaran Rp 1,4 miliar dari APBD 2025 dan ditargetkan tuntas dalam tahun berjalan.
Kepala Bidang Perumahan Disperkim Berau, Juli Mahendra juga membenarkan penurunan kuota tersebut. Tapi untuk pelaksanaan programnya tetap berjalan dengan mekanisme yang sudah ada.
“Seluruh proses awal seperti pendataan, verifikasi, hingga sosialisasi sudah kami lakukan. Saat ini kami menunggu penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai kebutuhan masing-masing rumah,” ungkapnya.(ard)