Tak Berubah di Tahun 2023, Parpol Masih Dijatah Rp 7.634 per Suara

A-News.id, Tanjung Redeb – Bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) di Kabupaten Berau tahun 20203, tidak berubah. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau, total alokasi sebesar Rp 844.528.571 untuk 110.497 perolehan suara sah pada pemilu 2019 lalu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, Abdurrahman menyampaikan, dana bantuan tetap akan diberikan kepada sembilan partai politik peraih kursi di parlemen.

Adapun besaran yang diterima tiap partai tidak sama. Tergantung perolehan suara saat pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu. Untuk diketahui, 9 parpol yang mendapatkan bankeu, yakni Partai NasDem Rp 171.042.697 dengan 22.379 suara, Golkar Rp 147.861.478 dengan 19.346 suara, PPP mendapat Rp 115.485.730 dengan 15.110 suara, PKS Rp 113.368.619 dengan 14.833 suara.

Sementara, PDI-P mendapat Rp 79.502.486 dengan 10.402 suara, Demokrat Rp 64.147.699 dengan 8.393 suara, PAN Rp 63.345.184 dengan 8.288 suara, Gerindra Rp 60.471.416 dengan 7.912 suara, dan Hanura mendapat Rp 29.303.262 dengan 3.834 suara.

“Jumlahnya (bantuan anggaran) tergantung suara sah. Atau, Rp 7.634 per suara,” ucapnya, Senin (7/11).

Lanjutnya, besaran nilai bantuan keuangan partai politik sudah melalui tahap verifikasi, serta mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah. Dan melihat jumlah perhitungan per suara untuk bantuan partai politik di Kabupaten Berau, jauh lebih besar dari yang diamanahkan dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). Di mana, Rp 1.000 per suara sah.

Dirinya juga menerangkan, jumlah bantuan partai politik yang diberikan tidak ada perubahan tahun depan.

“Sudah maksimal, jika melihat kemampuan keuangan kita. Tentu sudah sesuai dengan aturan di Permendagri. Bahkan lebih,” katanya.

“Bukan berarti tidak bisa naik. Selama ada usulan dan disetujui Gubernur, serta keuangan daerah mendukung, bisa saja jumlahnya bertambah per suara,” tambahnya.

Selain untuk pendidikan politik kepada masyarakat, diharapkan Abdurrahman, anggaran bantuan yang diberikan dapat memberikan pemahaman pentingnya berperan serta dalam pemilihan umum (Pemilu). Baik pemilihan kepala daerah, presiden, dan anggota legislatif.

“Pendidikan politik ini paling prioritas. Seperti pembinaan konstituennya, pembinaan kader partai, dan masyarakat. Tapi kami tidak bisa melakukan intervensi, itu internal mereka. Tujuan banpol ini hanya dua, pendidikan politik dan operasional sekretariat,” tandasnya. (jun)

Bagikan