Follow kami di google berita

Semua Terimbas, Bantuannya Hanya Untuk Segelintir, Dinsos Akui Itu Dari Pusat

A-News.id, TANJUNG REDEB – Pemerintah Pusat telah melaksanakan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kenaikan harga BBM tersebut dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya, tidak semua bisa mendapat BLT.

Kepala Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Iswahyudi angkat bicara soal masyarakat yang tidak mendapat bantuan langsung tunai (BLT). Ia mengatakan, dalam hal ini Dinsos hanya melakukan monitoring.

Iswahyudi mengatakan, untuk pembagian langsung dari kantor POS Indonesia ke penerima, dengan pemberitahuan ke camat dan lurah atau kepala kampung setempat. Sedangkan untuk penerima ditetapkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Itu yang diupdate Kemensos, melalui usulan aplikasi SIKS_NG,” katanya.

Dijelaskan Iswahyudi, untuk kelurahan dan kampung bisa melakukan update usulan penerima bantuan sosial. Seperti keluarga harapan, BLT, bantuan pangan non tunai atau BPJS, sesuai syarat bahwa yang bersangkutan keluarga miskin. Untuk Berau mempunyai 20 indikator untuk mengukur kemiskinan.

“Ada 20 indikator untuk Berau yang harus diketahui,” ujarnya.

Iswahyudi mengatakan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada 14 indikator masyarakat miskin, yakni luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8meter persegi, jenis lantai atau tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu atau kayu jenis murahan, jenis dinding tempat tinggal bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester, tidak memiliki fasilitas air besar, atau bersama-sama dengan rumah tangga lain, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari sumur, mata air tidak terlindung atau air hujan dan sungai, bahan bakar untuk masak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah, hanya mengkonsumsi daging atau ayam dalam seminggu satu kali, hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun, hanya sanggup makan sebanyak satu kali dalam sehari, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas dan poliklinik, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani luas lahan 500 meter persegi, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan Rp 600 ribu perbulan. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga yakni tidak sekolah, SD atau hanya tamat SD, dan yang terakhir yakni tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan harga minimal Rp 500 ribu, seperti sepeda motor kredit, non kredit, emas, ternak kapal motor atau barang modal lainnya.

“Lupa saya pastinya berapa yang jelas angka kemiskinan di Berau hanya kisaran 5 persen,” tuturnya.

Disinggung mengenai adanya warga miskin yang tidak menerima BLT, Iswahyudi mengatakan, Dinsos hanya memverifikasi dan melakukan croscek padu pada NIK dengan Disdukcapil Berau. Apabila NIK sama dengan nama di KTP, berhak mendapatkan BLT.

“Untuk sekarang Pemda belum ada alokasi untuk BLT, kecuali BLT kampung yang menggunakan alokasi dana kampung (ADK),” pungkasnya. (Poh)

Bagikan

Subscribe to Our Channel