A-News.id, Tanjung Redeb – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah, menilai peningkatan akses air bersih di Kabupaten Berau menjadi hal prioritas. Hal ini kata dia erat kaitannya dengan upaya pemerintah mempercepat penurunan kasus stanting di Bumi Batiwakkal.
“Kita ketahui, air bersih memiliki peran penting terhadap kesehatan. Terutama berkaitan dengan upaya kita perang melawan stunting,” kata Syarifatul, belum lama ini
Dikatakannya, memang kasus stunting di Kabupaten Berau saat ini sedikit menurun, namun masih termasuk angka yang sangat tinggi di Kaltim. Salah satu penyebabnya kata dia, belum meratanya fasilitas air bersih yang memenuhi standar.
Karena itu, menurut politikus Partai Golkar ini, pemenuhan air bersih di seluruh wilayah harus jadi prioritas.
“Harusnya air bersih diprioritaskan.
Pertama karena merupakan infrastruktur dasar. Kemudian kasus stanting cukup tinggi yang dipengaruhi kualitas air yang dikonsumsi. Kemudian asas keadilan, harus ada pemerataan. Jangan hanya fokus di perkotaan,” beber Sari -sapaan akrabnya.
Karena itu, dia berharap di sisa masa jabatan kepala daerah, bisa fokus untuk penganggaran air bersih. Apalagi dalam RPJMD salah satu prioritas yakni pemenuhan air bersih di wilayah Kabupaten Berau.
“Jadi fokus ke RPJMD dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan sarana air bersih. Sehingga Semua mendapat hak yang sama,” jelasnya.
Pihaknya kata dia juga siap mensupport dalam pembahasan anggaran pemenuhan air bersih sesuai kemampuan daerah. “Kita juga setuju untuk fokus pendanaannya terkait air bersih ini,” sebutnya.
Sari menambahkan, ketika sarana air bersih di kampung-kampung terpenuhi, ia berharap kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah maupun PDAM terkait masalah pembayaran tarif. Karena hal itu berkaitan dengan operasionalnya.
“Juga dibutuhkan kesadaran masyarakat bahwa air bersih tidak gratis. Ini juga
jadi keluhan PDAM masalah tagihan,” lanjut Sari.
Namun jika memang kondisi masyarakat memang tidak mampu, dia berharap pemerintah hadir memberikan keringanan.
Pemerintah diharapkan mencari solusi agar masyarakat tidak mampu merasa tidak terbebani.
“Harapannya semua bisa bayar, tapi kalau tidak mampu, bisa dibantu melalui kegiatan bansos. Mungkin bisa pembebasan biaya tapi tetap ditanggung pemerintah. Kalau memungkinkan bisa kolaborasi dengan baznas, atau pihak ketiga. Tidak harus dari kantong pemerintah,” imbuhnya. (ADV/to)