ANews, Berau – Dari Rapat Pansus DPRD Berau terkait Perumda Air Minum Batiwakkal Kabupaten Berau, ditengarai berlangsung lancar meskipun sedikit menghangat, yang menghadirkan sejumlah undangan dari pihak terkait, dan memunculkan beberapa fakta dan temuan baru bagi anggota pansus untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut. Wendy Lie Jaya, anggota DPRD Berau, yang juga Ketua Pansus Perumda Air Minum Selasa, 27/7/2021 menyampaikan terkait rapat pansus itu.
Menurut Dia ada beberapa fakta-fakta baru yang muncul dari pembahasan materi di rapat pansus itu, salah satunya terkait adanya penyambungan air minum baru bagi konsumen yang sudah termasuk di dalam pembiayaan proyek pembangunan IPA II, yang notabene sudah dibayarkan melalui APBD Berau.
Kalau melihat fakta di rapat pansus itu, Lanjut Wendy, perlu penjelasan yang lebih lengkap terkait penetapan masyarakat yang masuk MBR, karena berbicara tentang program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), program ini tidak spesifik untuk sambungan rumah PDAM, karena MBR ini ada Peraturan Menteri PUPR-nya. Jadi berkaitan dengan program MBR, itu klasifikasinya sudah jelas harus disurvey dahulu.
Pihak pansus akan mendalami masalah terkait sasaran survey warga masyarakat yang masuk ke dalam kategori MBR, berapa jumlah MBR yang ditetapkan dan jumlah sambungan air minum yang sudah diberikan kepada MBR, dan di kampung mana saja, tanya Wendy.
“Karena ini yang memberi hibah adalah pihak PUPR, tentu yang mensurvey adalah pihak PUPR, itu sudah jelas, tidak boleh pihak lain yang mensurvey, apakah masyarakat ini atau rumah ini termasuk dikategorikan golongannya MBR (msyarakat berpenghasilan rendah). Tadi kita sudah sangat clear sekali, kalau toh nanti kita hubungkan dengan MBR sambungan rumahnya PDAM, nanti kita akan gali lagi, apakah mereka bersama-sama dengan PUPR atau mereka sepihak, yang pasti kalau tanpa PUPR tidak boleh,†imbuhnya.
Seperti diketahui anggaran untuk bantuan MBR ini berasal dari Kementerian PUPR. Terkait biaya sambungan rumah yang sudah include dalam proyek IPA II yang sudah dibayar dari dana APBD Berau.
Tadi pihak DPRD minta data dari Kadis PUPR terkait sambungan rumah yang memang sudah include di proyek IPA II yang sudah dibayar APBD.
“Berapa banyak, di kampung mana saja, di tempat mana saja, berapa sambungan. Setelah itu baru kita menentukan langkah berikutnya,†pungkasnya. (gil)