ANews, Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Hearing dengan perusahaan pengembang yang mengelola pelabuhan Muara Berau, Kutai Kartanegara (Kukar).
Pembahasan tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan menujuk PT Tiga Bersaudara menjadi Badan Usaha Pelabuhan yang diantaranya bertugas dan menjadi penanggung jawab operasional di pelabuhan Muara Berau.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengatakan, pihak sudah mendapatkan hasil dari hearing, dan PTB resmi ditunjuk sebagai pengelola.
“Iya Alhamdulillah, PT Tiga Bersaudara, sesuai dengan konsensi tanggal 4 Desember 2020 lalu. Mereka sudah mendapatkan izin konsensi Shift To Shift Transfer (STS). Jadi semua kegiatan di pelabuhan Muara Berau di bawah naungan PT Tiga Bersaudara,” ungkap Mas’ud saat di konfirmasi. Rabu 17 Februari 2021.
“Mau pakai plongtikren, mau pakai tenaga kerja bongkar muat, Semua di bawah mereka. Ada 9 bidang wilayah itu. Termasuk pengisian air,” Sambungnya.
Lanjutnya, Hasanuddin Mas’ud menjelaskan bahwa sebelum terbit konsesi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Tiga Bersaudara, mobilitas perusahaan yang berada di Muara Berau, belum ada penanggung jawabnya.\
“Selama ini kerjaan di Muara Berau sama sekali belum ada penanggungjawabnya. dengan adanya konsesi, semua kegiatan yang ada di pelabuhan Muara Berau sudah penanggungjawabnya,” jelasnya.
Disinggung mengenai Pendapatan Aset Daerah (PAD), Mas’ud mengatakan pihaknya sedang mengupayakan adanya PAD yang didapatkan oleh pemerintah terkait operasional PT Tiga Bersaudara, di pelabuhan Muara Berau.
“Nah itu kita makanya kita panggil tadi, apakah dari kegiatan itu bisa menghasilkan PAD untuk pemerintah daerah. ternyata belum ada cantolannya jadi kegiatan yang melibatkan puluhan miliaran perbulannya. belum ada untuk PAD daerah. Jadi kami mencoba mencarikan celah bahwa tidak mungkin ada PAD tanpa regulasi, Nah regulasi ini yang kami bicarakan,” jelas Mas’ud.
Berdasarkan penujukkan tersebut Hasanuddin Mas’ud mendorong adanya Pendapatan Aset Daerah (PAD), bisa didapatkan oleh pemerintah daerah.
“Kebetulan kan mereka lagi membahas tarif, mudahan di tarif itu, pemerintah daerah bisa menghasilkan PAD. Tentu kami dari komisi 3 yang merupakan penghubung, mencoba itu,” pungkasnya.
Sementara itu, ditemui ditempat yang berbeda. Direktur pengembang bisnis PT Tiga Bersaudara, Kamaruddin Atta membenarkan, bahwa pihaknya sudah melakukan hearing bersama komisi 3 DPRD Kaltim dan Kantor Syahbandar dan Pelabuhan (KSOP) kota Samarinda.
“Kami dari sisi legal sudah clear, BUP juga dibatasi oleh aturan PN 95 tahun 2015 terkait harga jual BUP kita sudah dibatasi, dengan operasional langsung dan beban operasional tidak langsung,” ungkapnya saat di konfirmasi awak media. Rabu 17 Februari 2021.
Ia juga menambahkan, saat ini pihaknya sedang merumuskan mengenai urusan regulasi tarif di pelabuhan Muara Berau nanti. Mengenai itu, PT PTB membuka ruang diskusi selebar-lebarnya. Besar harapan ke depan kawasan Muara Berau menjadi aman dan nyaman bagi pelayaran (investasi) asing datang ke Kaltim. Tak hanya itu, dengan penunjukkan PT PTB sebagai fort operator, maka pihaknya membawa investasi sebesar Rp470 miliar ke Benua Etam.
“Selama menjadi operator kami juga sudah memberikan kontribusi lewat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar lima persen dari total pendapatan kami. Nantinya ke depannya kami tak ingin sendiri, tentu ada kerja sama dengan pemerintah daerah serta stakeholder yang lain. Kami juga punya visi menghidupkan perusahaan-perusahaan lokal yang ada,†pungkasnya.
Atta juga menambahkan, pihaknya sedang merumuskan mengenai urusan regulasi tarif di pelabuhan Muara Berau nanti. Mengenai itu, PT Tiga Bersaudara membuka ruang diskusi selebar-lebarnya. Besar harapan ke depan kawasan Muara Berau menjadi aman dan nyaman bagi pelayaran (investasi) asing datang ke Kaltim. Tak hanya itu, dengan penunjukkan PT PTB sebagai fort operator, maka pihaknya membawa investasi sebesar Rp470 miliar ke Benua Etam.
“Selama menjadi operator kami juga sudah memberikan kontribusi lewat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar lima persen dari total pendapatan kami. Nantinya ke depannya kami tak ingin sendiri, tentu ada kerja sama dengan pemerintah daerah serta stakeholder yang lain. Kami juga punya visi menghidupkan perusahaan-perusahaan lokal yang ada,” pungkasnya. (Ris)