A-News.id, Teluk Bayur – Organisasi masyarakat (ormas) Lembaga Serdaduq Adat Regatn Tatau Pasukan Merah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Teluk Bayur berunjuk rasa di depan portal masuk perusahaan batu bara PT. Supra Bara Energi, Teluk Bayur, Senin (14/11/2022).
Lengkap dengan mengenakan khas ala etnis dayak, ratusan masa membanjiri pintu masuk perusahaan sejak pukul 06.00 Wita. Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat khususnya yang berada di lingkar tambang seperti Teluk Bayur dan Rantau Panjang, Kecamatan Sambaliung kepada manajemen perusahaan yang dianggap telah menskriminasi. Lantaran sejumlah tuntutan belum juga menemui titik terang.
Sekretaris Jenderal, Zakaria menuturkan, ada tiga poin pokok tuntutan yang disuarakan pihaknya pagi-pagi tersebut. Seperti halnya kejelasan ganti rugi pembebasan lahan masyarakat oleh pihak PT. SBE, tuntutan mengenai upah ketenaga kerjaan yang dinggap tidak mensejahterakan, termasuk penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dirasa tidak tersalurkan secara transparan.
“Terkait dana CSR kita dari masyarakat kurang tahu,” katanya.
“Sementara terkait pengupahan tadi kita harapkan disesuaikan degan standar UMK Berau, dan jangan ada pemotongan (upah) yang memberatkan karyawan,” tambahnya.
Untuk itu mewakili suara masyarakat, Zakaria menegaskan agar pihak manajemen perusahaan segera mengambil langkah menyikapi tuntutan tersebut. Namun dalam hal ini ormas yang identik dengan sebutan pasukan merah itu juga menghargai pihak keamanan dalam hal ini kepolisian agar menyelesaikan permasalan dengan duduk bersama memanggil semua pihak terkait.
“Dari Polres Berau siap mempertemukan kita dengan pihak perusahaan maupun dinas-dinas terkait,” ujar Zakaria.
“Kalau dari hasil mediasi juga tidak membuahkan hasil lebih baik PT. SBE angkat kaki dari Berau,” tambahnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum PT. SBE Penny Isda Tommy menyatakan, beberapa hal yang akan ditindak lanjuti perusahaan menyikapi tuntutan demonstran. Seperti halnya dengan persoalan klaim lahan, PT. SBE akan mencari tahu mengenai data lahan yang diklaim oleh pihak masyarakat di Kampung Rantau Panjang, Kecamatan Sambaliung.
Sedang mengenai aspirasi ketenaga kerjaan yang dianggap pengupahan masih di bawah UMK. Dari PT. SBE berdalih akan memperbaiki sistem manajemen yang ada di tubuh perusahaan. Terakhir, komitmen CSR yang dianggap kurang transparan, dari perusahaan mengaku, sudah kerap menyalurkan hanya saja selama ini kurang dalam hal pencatatan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran.
“Itu tiga hal yang disampaikan dari pihak masyarakat, supaya kondusif sesuai dengan kesepakatan kita akan duduk bersama dengan menghadirkan berbagai perwakilan baik dari pihak serdaduq, masyarakat, perusahaan maupun OPD terkait agar ada notulensi bersama,” katanya. (mik)