ANEWS, Jakarta – Peningkatan konflik antara Amerika Serikat (AS) dan China terkait Laut China Selatan (LCS) dianggap jadi peluang Indonesia mendapatkan alat utama sistem senjata (alutsista) lebih dan posisi juru damai demi keamanan wilayah.
RI tetap dapat memperrahankan posisi non-bloknya karena memiliki hubungan investasi dengan kedua belah pihak yang ingin memiliki pangkalan militer di Indonesia itu.
LCS menjadi rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak hampir 90 persen wiayah perairan tersebut. Klaim itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, hingga Taiwan.
AS terus menentang klaim historis China di perairan yang kaya sumber daya alam itu. Meski tak memiliki sengketa wilayah di LCS, Negeri Paman Sam menganggap perairan itu sebagai wilayah internasional yang sah dilewati oleh siapa saja.
China dan AS terus berlomba mengerahkan pesawat dan kapal militernya ke Laut China Selatan baik untuk patroli maupun menggelar Latihan, dalam beberapa waktu terakhir.
AS dan China pun seolah berlomba melobi Indonesia terkait LCS. Menteri Pertahanan China Wei Fenghe beberapa kali berjumpa dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.
Antara lain, pertemuan dalam kunjungan kenegaraan Prabowo ke China, Senin (16/12/2019); pertemuan dalam peringatan Victory Day atau hari kemenangan Uni Soviet atas Nazi, Jerman, di Rusia, pada Rabu (24/6); dan lawatan China ke kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (8/9).
Di pihak lain, AS, lewat Asisten Menteri Pertahanan James H Anderson berjumpa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (17/9).
Meski narasi yang ditonjolkan dalam pertemuan itu selalu terkait dengan Covid-19, pembahasan soal Laut China Selatan diakui tetap ada.
Terakhir, Prabowo Subianto diundang secara khusus ke Pentagon oleh Departemen Pertahanan AS pada 15-19 Oktober. Dengan undangan itu, AS sekaligus mengakhiri larangan kunjungan bagi Prabowo ke negara itu yang telah diberlakukan selama 20 tahun.
Indonesia sendiri tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa. Namun, kapal China beberapa kali mencoba menerobos masuk ke wilayah Indonesia, khususnya di dekat perairan Natuna.
Pangkalan Militer
Beni Sukadis, Peneliti Marapi Advisory & Consulting Bidang Keamanan dan Pertahanan, mengungkapkan sejak tahun lalu AS menghendaki lokasi tertentu di Indonesia untuk menjadi tempat persinggahan kapal perang atau pesawat militernya. Selama ini, kata dia, AS hanya bisa mengandalkan basis di Singapura dan Filipina.
Untuk mewujudkan itu, AS melakukan sejumlah lobi, termasuk mengundang Prabowo ke Pentagon.
“Selain bahwa Indonesia berencana membeli alutsista dan kerjasama diklat lainnya dengan AS, maka, benar undangan AS pada Menhan salah satu manuver untuk meyakinkan Indonesia agar bisa menggunakan fasilitas lanud (pangkalan udara) bagi pesawat udara intai AS,” kata Beni saat dihubungi media, Rabu(21/10).
Secara geostrategis, lanjutnya, Indonesia memiliki posisi penting bagi pihak-pihak yang bersitegang.
“Artinya kawasan Indonesia yang sebagian besar terdiri maritim adalah jalur lalu lintas kapal dagang dan militer dunia,” kata Beni.
Senada, Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebut, berdasarkan buku putih Departemen Pertahanan AS, China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.
Untuk mencegah itu sekaligus membendung pengaruh China, AS hendak memperkuat kerja sama pertahanan dengan Indonesia.
“Oleh karenanya Menhan AS mengundang Menhan Indonesia untuk memperkuat kerja sama pertahanan kedua negara. Tapi di balik kerja sama itu AS ingin agar Indonesia tidak jatuh dalam perangkap China,” kata Hikmahanto melalui rilis yang diterima media, Jumat (16/10).
Hal ini, kata dia, menegaskan posisi Indonesia yang strategis dan punya peran sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk China maupun AS.
“AS ingin memberi pesan kepada China bahwa Indonesia berpihak kepada AS, utamanya dalam ketegangan AS-China di Laut China Selatan,” ujar Hikmahanto.
Keuntungan
Alih alih berpihak, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat Indonesia mestinya bisa mengambil peluang berupa peran juru damai dalam sengketa LCS yang sejalan dengan politik bebas aktif.
“Kalau terkait konflik LCS ini, posisi kita sangat strategis, karena perairan itu kan sebagian bersentuhan dengan wilayah indonesia, jadi tentu sangat strategis. Karena memang posisi strategis kita, harus melihat juga peluang terlibat dalam proses resolusi konflik,” kata dia, Rabu (21/10).
Menurutnya, hal ini penting dilakukan mengingat konflik di kawasan yang berhimpitan dengan wilayah Indonesia akan sedikit banyak berdampak pada kondisi keamanan di dalam negeri.
“Tentu peluang dalam mediasi atau terlibat penyelesaian konflik menjadi sangat penting. Dalam pikiran saya, kehadiran dan komunikasi Menhan dengan Amerika misalnya, tentu harus didorong bagaimana kita berperan dalam menyelesaikan konflik itu,” kata dia.
Sementara, Beni meminta Pemerintah Indonesia bersikap pragmatis dengan menerima bantuan infrastruktur serta alutsista demi efek gentar bagi pelanggar batas wilayah di sekitar Laut Natuna Utara.
“Seharusnya jika Indonesia pintar, kita terima bantuan dalam infrastruktur dan alutsista negara Barat untuk melakukan penggentaran pada pelanggaran China di Natuna,” kata dia.
Beni tak risau sikap pragmatis itu tidak membuat Indonesia terlibat dalam ketegangan AS-China di LCS karena sejumlah faktor teknis. Pertama, RI memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif.
“Kedua, Indonesia saat ini banyak bergantung dari China dalam hal investasi,” imbuh dia.
Ketiga, sebagian besar alutsista Indonesia berstandar Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) atau AS. Keempat, memang banyak kasus penerobosan batas wilayah RI oleh kapal-kapal China.
“Sehingga Indonesia tidak berani untuk berpihak pada salah satu,” ucap dia. (irw/yoa/arh)