A-News.id, Tanjung Redeb – Pengerjaan Jembatan Sambaliung terus menjadi sorotan. Dimana, banyak komentar-komentar pedas seolah menyudutkam Pemerintah Kabupaten Berau.
Hal itu pun mendapat sorotan serius dari masyarakat yang enggan untuk disebutkan identitasnya.
Menurutnya, saat ini sudah memasuki tahun politik. Tentu saja, banyak politikus-politikus yang mencoba mengambil peluang untuk tampil.
Tidak sedikit juga, yang mengkeritik bahwa perbaikan jembatan Sambaliung tersebut adalah tanggung jawab Bupati Berau.
Kendati demikian, dirinya berpandangan bahwa saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan.
Dimana, kondisi jembatan saat ini sudah mulai tahap pengelupasan aspal. Yang sangat tidak memungkinkan lagi, jika harus dihentikan.
“Saya ada baca di media, bahwa ada ancaman untuk menghentikan perbaikan jembatan itu. Apa itu tidak konyol,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, bahwa persoalan Jembatan Sambaliung, bukanlah kewenangan Kabupaten. Melainkan Provinsi.
“Beda halnya kalau jembatan itu dikerjakan tahun lalu. Karena memang, setahu saya pernah Pemkab akan mengambil alih perbaikan,” katanya.
Dirinya pun menyebut, bahwa elit politik harus benar-benar bergandengan tangan untuk memikirkan solusinya. Tentang bagaimana, alternatif penyeberangan itu bisa berjalan aman, nyaman dan lancar.
“Jangan saling menyalahkan. Kami maunya semua elit-elit politik itu menunjukkan sumbangsihnya dengan memberikan bantuan alat transportasi untuk masyarakat,” tegasnya.
Disebutkannya, jika memungkinkan bahwa setiap partai politik menyediakan speedboat atau alat penyeberangan lainnya, tentu akan lebih bermanfaat dan bermartabat.
“Dibandingkan dengan harus mendebat, mencari siapa benar dan siapa salah. Saya rasa, langkah yang baik adalah beri bantuan penyeberangan saja,” tuturnya.
Namun, tentunya persoalan itu harus dipikirkan matang-matang. Dalam proses pengerjaan jembatan Sambaliung, mengharuskan adanya penutupan jembatan. Masyarakat pun harus kembali ke masa lalu. Yang harus menggunakan alat transportasi air untuk berpindah dari Sambaliung ke Tanjung Redeb. Begitupun sebaliknya.
Dengan berubahnya hilirisasi kendaraan, tentu masyarakat kembali menghadapi potensi bahaya yang cukup besar. Jika terjadi kecelakaan di jalan raya, tentunya ada Jasa Raharja yang akan memberi santunan.
Namun, jika kapal atau pun alat penyeberangan yang digunakan mengalami kecelakaan, maka akan ada persoalan baru yang dihadapi pemerintah.
Sejauh ini,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perbaikan Jembatan Sambaliung, Nyoman mengatakan bahwa masalah trasnportasi air merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kaltim.
“Tentunya ‘tidak minta’ kalau terjadi laka air, maka kami harus menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Siapa yang harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya mengaku, bahwa semua penyeberangan merupakan bagian dari pengerjaan yang menjadi tanggungan pihaknya.
“Iya, kami yang menyediakan,” tuturnya. (Poh)