A-News.id, Tanjung Redeb – Wakil Bupati Berau, Gamalis, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Berau Tahun 2023, yang digelar di Balai Mufakat Tanjung Redeb, Selasa (15/8/2023).
Dalam paparannya, Gamalis mengatakan koordinasi TPPS merupakan wujud komitmen dan konsistensi bersama pihak-pihak terkait dalam upaya menurunkan angka kasus stunting di Kabupaten Berau. Selain pemerintah pusat, Pemkab Berau juga berkomitmen tinggi untuk menurunkan stunting.
Dikatakan Gamalis, sesuai data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Berau masih mencapai angka 25,7 persen pada 2021 lalu. Kemudian menurun menjadi 21,6 persen pada 2022 silam. Data SSGI tersebut menunjukkan bahwa stunting di Kabupaten Berau masih tinggi diatas standar World Health Organisation (WHO) sekitar 20 persen.
“Walaupun Kabupaten Berau termasuk daerah yang mengalami penurunan angka stanting pada 2022 lalu, namun masih terbilang cukup tinggi kalau mengacu standar WHO yakni 20 persen,” jelasnya.
Di tingkat nasional, ungkap Gamalis, stunting menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat. Pemerintahan Presiden Jokowi bahkan berjuang untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Sedangkan pada tahun 2030, Indonesia diharapkan dapat keluar atau sudah terbebas dari masalah stunting.
“Penurunan angka stanting menjadi program prioritas Nasional. Ibarat sebuah pertempuran, pemerintah menempatkan stunting sebagai musuh yang perlu dikalahkan. Sebab efeknya tidak sekarang, tapi masa akan datang,” bebernya.
Stunting menurut Gamalis menghambat pertumbuhan syaraf sensorik dan motorik. Termasuk mengganggu reproduksi dan pertumbuhan anak-anak. Karena itu, pemerintah dan masyarakat tentu tidak mau generasinya mengidap stunting. Sebab stunting tidak hanya mengerdilkan tubuh fisik. Secara psikologis, stunting juga berakibat pada pengerdilan manusia dalam pergaulannya.
“Kita tidak mau jadi generasi kerdil. Kerdil bukan hanya bentuk fisik, tapi kerdil dalam pergaulan dunia,” ujar Gamalis
Karena itu, Gamalis menegaskan penurunan angka stunting perlu diatasi dengan komitmen yang kuat. Tidak hanya pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tetapi sampai pada tingkat kecamatan dan kampung. Tentu, hal ini perlu kerja sama semua OPD dan mitra pembangunan.
“Sebagai Ketua TPPS saya minta OPD untuk segera menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing. Saya juga berharap semua OPD melaksanakan semua hal yang sudah dicanangkan. Mendukung dan mengawal percepatan penurunan stunting tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau, Rabiatul Islamiyah, menjelaskan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Berau memang sangat diperlukan. Sejak penanganannya dialihkan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) ke DPPKBP3A pada 2022 lalu, hal itu tidak serta merta menjadi tanggung jawab pihaknya.
“Butuh peran serta dan kerja sama semua pihak dan stakeholder terkait lainnya walaupun stunting di Kabupaten Berau sudah turun menjadi 21,6 persen pada 2022 lalu,” ujarnya
Karena itu, diperlukan koordinasi agar percepatan penurunan stunting dapat berjalan maksimal dan optimal. Ia pun berharap OPD dapat memahami tugas dan tupoksinya masing-masing.
“Kita berharap semua program yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan lancar.
Semoga pada tahun 2024 angka stanting di Kabupaten Berau bisa turun 14 persen,” imbuhnya. (ADV/to)