A-News.id, Tarakan – Penurunan angka stunting terus diupayakan pemerintah, salah satunya melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kalimantan Utara dengan menggunakan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui kolaborasi antara pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama pihak perusahaan yang ada di Kaltara.
Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapedda Litbang Kaltara, Bertius menyatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari Multi Stakeholder Partnership (MSP) untuk melakukan kolaborasi dalam penanganan stunting termasuk kemiskinan, baik kemiskinan reguler maupun ekstrim. Sehingga menurutnya konsep tersebut terus ditingkatkan.
“Kita ini sadar bahwa kita tidak bisa melakukan intervensi (penurunan stunting dan kemiskinan) secara mandiri,” ungkap Bertius.
Lebih lanjut dikatakan Bertius bahwa pihaknya tidak dapat melakukan intervensi karena berhubungan dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Kaltara maupun kabupaten/kota.
Sebab itu, lanjut Bertius dengan adanya kolaborasi yang melibatkan semua pihak diyakini dapat memberikan peluang bagi pemerintah untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, lanjut Bertius dari kolaborasi tersebut, stunting yang berpengaruh dengan gizi dapat dituntaskan dari waktu ke waktu oleh pemerintah dengan dibantu oleh semua pihak.
Untuk itu, kata Bertius tak hanya pihak perusahaan saja namun seluruh pihak di Kaltara harus terlibat. Namun kerjasama antara Pemerintah dengan pihak perusahaan ini akan disiapkan datanya oleh Pemerintah.
“Dalam kerjasama kedua pihak ini kami akan berusaha menyiapkan data yang akan diintervensi. Tentunya sejalan dengan program yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam hal ini perusahaan,” jelasnya.
Bertius juga menyatakan bahwa program yang didapatkan oleh perusahaan merupakan program dari masyarakat. Sehingga perusahaan akan melakukan komunikasi kepada masyarakat terkait mengenai hal-hal yang dibutuhkan. Setelah itu, perusahaan akan menyusun rencana kerja tahunan untuk memunculkan program yang memberi intervensi untuk stunting dan kemiskinan.
“Namun pemerintah pun memiliki program. Tapi dari sisi anggaran kurang mencukupi dan terbatas. Alhasil kami harus meminta dukungan kepada stakeholder lain untuk memberikan bantuan dalam upaya penanganan stunting dan kemiskinan,” katanya.
Beruntung dalam diskusi ini, lanjut Bertius mendapatkan respon yang baik dari pihak perusahaan. Sebab sejatinya permasalahan stunting ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab pihak perusahaan.
“Meskipun ada beberapa yang memang belum memberikan respon dan tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Tapi sejauh ini feedback mereka sangat positif,” pungkasnya. (bro)