A-News.id, Tanjung Redeb — Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Ilham Saputra berharap usulan kenaikan honorarium badan Ad Hoc, dalam hal ini petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ) di Pemilu 2024 mendatang bisa dikabulkan oleh DPR dan Pemerintah.
Dilansir dari Sindonews, Ilham menyampaikan bahwa salah satu aspek yang membuat anggaran Pemilu 2024 ini menjadi naik dari pemilu sebelumnya karena KPU ingin menaikkan honor bagi petugas KPPS di 2024 dari yang semula Rp500 ribu menjadi Rp1 juta
“Dalam konstruksi anggaran Pemilu kita itu memegang peranan 54 persen honor penyelenggara pemilu,” kata Ilham.
Sehingga, ia berharap postur anggaran Pemilu 2024 yang diperuntukkan honor Badan Ad Hoc ini bukan menjadi aspek yang masuk ke dalam rasionalisasi anggaran saat pembahasan bersama DPR dan Pemerintah. Menurutnya, kenaikan honor ini juga penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan ini.
“Karena nanti agar kemudian masyarakat yang mendaftar jadi badan Ad Hoc bisa ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2024,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut,  Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Berau, Budi Harianto mengatakan, jika kenaikan honor para petugas KPPS benar disetujui dirinya turut senang.
“Kalau kami sih ya bersyukur kalau memang bisa dinaikkan, ini akan berpengaruh pada minat masyarakat untuk menjadi KPPS nah itu yang membantu,” ujar Budi.
Dijelaskan Budi, Kabupaten Berau saat pilkada tahun 2019 yang lalu memiliki 558 TPS, apabila 1 TPS diisi oleh 7 orang maka total petugas ada 3.906 orang.
“Kemungkinan tahun 2024 mendatang TPS bertambah hingga mencapai 614 lebih TPS, itu asumsi kami,” jelasnya.
Budi menambahkan apabila benar ada kenaikan, tentu anggaran honor untuk para petugas KPPS akan bertambah.
“Di Berau asumsi 2024 mendatang ada 614 TPS di kalikan 7 orang per TPS maka ada 4.298 orang, lalu 4.298 orang kali Rp 1.000.000 maka hasilnya sekitar Rp 4.298.000.000. Belum lagi tambah 2 hansip,” ungkapnya.
“Untuk ketetapan anggaran saat ini masih menunggu penetapan dari pusat,” tambahnya.
Dirinya berharap agar masyarakat nantinya dapat ikut terlibat langsung dalam pesta demokrasi melalui cara ikut sebagai penyelenggara baik di tingkat PPK, PPS, PPDP maupun KPPS agar dapat menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. (ryn)