A-News.id, Tanjung Redeb – Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau akui saat ini masih kekurangan mediator. Pasalnya, dinas yang menangani konflik antar karyawan dengan perusahaan ini, hanya memiliki 4 orang mediator.
Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan serta telah memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
Tugas mediator Hubungan Industrial yaitu melakukan mediasi perselisihan hubungan industrial dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih.
Adapun perselisihan hubungan industrial yang dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara lain terkait perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Hal itu diungkapkan Kepala Disnakertrans Berau, Masrani. Dengan banyaknya jumlah perusahaan saat ini di Bumi Batiwakkal, tentunya mediator juga perlu ditambah jumlahnya.
Diakuinya, penambahan itu sangat perlu dilakukan. Tentunya dengan orang-orang yang berkompeten.
“Memang kita butuh penambahan PNS ataupun tenaga honorer yang memiliki kompetensi dibidang hukum,” ujarnya.
Dikatakannya, saat ini jumlah perusahaan yang ada di kabupaten Berau lebih dari 1.500 perusahaan. Dengan jumlah itu, diakuinya Disnakertrans Berau sangat kewalahan.
“Kami akui, kami sangat kewalahan. Bahkan kami, bekerja hingga larut malam untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi antar karyawan dengan perusahaan,” tegasnya.
Dirinya pun mengharapkan, kedepan mediator di Berau bisa ditambah jumlahnya. Sehingga, Disnakertrans Berau bisa bekerja lebih optimal.
“Ya, tentunya kami berharap agar mediator ini bisa ditambah. Jadi tidak ada lagi yang bekerja diluar jam kerja. Apalagi sampai tengah malam,” tandasnya. (Adv/poh)