ANEWS, Berau – Pemberlakukan PPKM Darurat untuk Wilayah Kabupaten Berau sudah ditetapkan dengan terbitnya Surat Edaran Bersama Bupati Berau bersama Forkopimda, Senin (12/7/2021) berdasarkan Instruksi Mendagri No 20 Tahun 2021 terhadap 15 daerah di Indonesia yang lonjakan kasus positif Covid-19 nya dinilai sangat tinggi.
Di Kalimantan Timur ada 3 daerah yang masuk kategori tersebut, Berau, Bontang dan Balikpapan.
Menyikapi naiknya kasus covid di Kabupaten Berau itu, H. Abidinsyah, tokoh masyarakat dan pengusaha kondang Kaltim ini, Rabu, 14/1/2021, mengatakan sudah waktunya seluruh masyarakat di Kalimantan Timur, dan Berau khususnya supaya melaksanakan dengan sungguh-sungguh protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19, tidak bisa hanya dilakukan oleh sebagian orang atau warga masyarakat di satu wilayah saja.
“Semuanya harus ikut mendukung dan mematuhi anjuran pemerintah dan tim gugus tugas Covid untuk melaksanakan ketentuan dalam PPKM Darurat, dan Edaran Bupati terkait pembatasan cuti keluar daerah dengan mematuhi 5M,†ujar H, Abidin.
Menurut H. Abidin, salah satu yang sulit melaksanakan PPKM Darurat maupun Edaran Bupati Berau terkait pembatasan pemberian izin cuti dan keluar daerah bagi karyawan-karyawan perusahaan, terutama perusahaan tambang dan subkontraktornya yang memang banyak yang berasal dari luar Berau.
Dia menduga awal melonjaknya kembali kasus covid ini lantaran banyaknya pelaku perjalanan yang masuk ke Berau dari Jawa, Sulawesi dan daerah lain di luar Berau, yang pada akhirnya akan merembet dan menularkan secara lokal (transmisi lokal) ke warga lainnya, baik di lingkungan tempat tinggalnya maupun di tempat-tempat makan, dan tempat nongkrong yang banyak didatangi orang.
Di satu sisi, lanjut H. Abidinsyah, dengan diberlakukannya PPKM Darurat, sektor usaha kecil, sektor usaha informal dan UMKM sangat merasakan dampaknya. Untuk itu pemerintah harus sudah memikirkan untuk memberikan kompensasi seperti BLT (Bantuan langsung Tunai) kepada warga masyarakat yang terkena dampak langsung atas berkurang atau menghilangnya pendapatan ekomoni mereka selama pemberlakukan PPKM Darurat ini.
Vaksinasi bagi warga masyarakat umum yang sempat antri seribuan orang di beberapa titik pelaksanaan vaksin, tetapi selanjutnya berhenti dan banyak yang kecewa, harus dipikirkan pemerintah daerah, provinsi dan pusat agar suplai vaksin itu bisa mencapai target ideal 70% dari keseluruhan jumlah penduduk Berau, yang menurut data baru sekitar 16 ribuan saja yang sudah divaksin.
“Jadi jumlah vaksin yang diterima Berau belum sampai 10% dari jumlah total penduduk Berau yang sekitar 250 ribu-an itu,†tandasnya.
H. Abidinsyah berharap agar semua pihak dan pemangku kepentingan lainnya agar memikirkan bagaimana supaya program vaksinasi di Kabupaten Berau bisa mencapai target dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. (gil)