Anews.id, Samarinda – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas perhubungan (Dishub) Samarinda, Kapolresta Samarinda, SPBU Samarinda, Hiswana Migas dan Pertamina.
RDP bertempatan di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat DPRD Samarinda pada Senin, (13/2/2023).
Gelaran tersebut bermaksud untuk membahas permasalahan Bahan Bakar Miyak (BBM) di Kota Samarinda. Lantaran keterbatasan kuota BBM di tiap SPBU sehingga menyebabkan antriam kendaraan, hingga menggangu pengguna jalan raya.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, solusi fuel card seharunya dapat memecahkan persoalan antrian BBM solar subsidi, namun dinilai belum maksimal.
“Implementasi fuel card dilapangan masih perlu untuk di sempurnakan efektivitasnya, sebab berdasarkan hasil sidak komisi III masih menemukan penerapan fuel card yang tidak sebagaimana mestinya,†beber Angkasa.
Angkasa melihat, masih banyak ditemukan kendaraan yang tidak layak terdaftar di fuel card dan kemudian dimanfaatkan untuk mengisi ataupun menimbuni BBM solar di SPBU.
Penerapan fuel card dapat digunakan di seluruh SPBU kabupaten/kota di Kaltim. Hal ini menyebabkan pemilik fuel card bisa mengisi BBM subsidi di daerah lain. Pada akhirnya berkuranglah kuota BBM bagi masyarakat lokal.
Lantaran jumlah BBM di fuel card masing-masing kabupaten/kota di Kaltim memiliki perbedaan. Seperti dicontohkannya di Samarinda itu maksimal mengisi 120 liter tetapi fuel card dari kota/kabupaten lain dapat mencapai 200 liter.
Sehingga dapat mengisi BBM sesuai batasan fuel card penggunanya meski melewati batasan jumlah batasan BBM SPBU suatu daerah.
Angkasa meminta bersama pihaknya, agar Pertamina atau Hiswana Migas untuk mempertimbangkan penambahan jatah subsidi BBM SPBU di Kota Samarinda.
“Sehingga fuel card itu perlu diintegrasikan dan disamaratakan batasan jumlah BBMnya,†pungkasnya.