A-News.id, Berau – Terkait adanya imbauan Kemendagri melalui Kepala badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Agus Fatoni Minggu (31/10) kepada seluruh pemerintah daerah untuk berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi, Anews meminta tanggapan Kepala BKPP Kabupaten Berau, Muhammad Said, Senin, 1/11/2021 di ruangannya, mengatakan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Berau terkait dengan penataan struktur organisasi, kemudian penataan kepegawaiannya termasuk penataan dari sarana prasarananya sudah berjalan dan dilakukan secara bertahap.
Said mengatakan bahwa kalau penataan kepegawaiannya insya Allah sudah bertahap.
“Contoh misalnya, seleksi menggunaan sistem CAT dari sisi perekrutan, kemudian dari sisi penyusunan formasi, kita mengacu kepada analisis beban kerja kemudian anaisis jabatan, kemudian terkait dengan misalnya proses mutasi, khusus untuk jabatan eselon II, kita melakukan uji kompetensi kemudian assesment dan sebagainya, itu dari sisi kepegawaiannya, dari sisi SDMnya, termasuk di dalamnya nanti akan ada proses penyederhanaan jabatan dari jabatan-jabatan struktural atau fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu. Itu yang yang terkait dengan SDM-nya,†ujar Said.
Sementara terkait penataan strukturnya, lanjut Said, memang arahan dari Mendagri untuk sementara, proses penyederhanaan birokrasi ini menunggu hasil dari pelaksanaan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional, itu akan bertahap dilaksanakan.
“Kemudian terkait dengan sarana prasarana memang kita tetap membenahilah untuk kebutuhan-kebutuhan dari terutama terkait dengan pengembangan dan manajemen sumber daya pegawai negeri sipil,†terangnya.
Reformasi birokrasi ini diharapkan untuk menyempurnakan birokrasi yang ada agar lebih efisien, lebih efektif, kemudian lebih sederhana.
“Bisa jadi nanti miskin dari sisi struktur, tapi kaya akan fungsi dari organisasi itu. Jadi memang yang diharapkan itu nanti yang seperti itu. Jadi pegawai ditempatkan sesuai profesionalismenya, kemudian sarana dan prasarananya itu terpenuhi, kemudian dari sisi struktur organisasainya itu sesuai dengan yang dibutuhkan,†imbuhnya
Reformasi birokrasi ini, kata dia, titik utamanya ada di kepala daerah juga, artinya kalau kepala daerah itu men-support, insya Allah kita akan bergerak cepat juga.
“Dan pengawasannya kemudian implementasinya kita akan kawal dan tetap akan kita koordinasikan dengan dinas-dinas terkait,†pungkasnya. (dit)