A-News.id, Tanjung Selor — Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan RI perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi belanja negara di wilayah tersebut baru mencapai 30 persen per triwulan I 2024.
Kepala DJPB Kaltara, Sakop, menjelaskan bahwa realisasi kinerja belanja Kaltara, baik itu belanja barang, modal, maupun belanja pegawai, masih tergolong rendah. “Memang realisasi kita masih rendah, baru 30 persen,” ujarnya, Rabu (10/5/2024).
Dari total realisasi tersebut, belanja pegawai menjadi penyumbang terbesar, yakni mencapai 50 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran gaji, tunjangan, Tunjangan Kinerja, Honorarium, lembur, dan lain-lain, terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri.
Secara rinci, realisasi belanja pegawai terbagi untuk Kemendikbud sebesar Rp 15,38 miliar, Kemenag Rp 32,60 miliar, Polri Rp 106,32 miliar, dan Kemenhan Rp 129,71 miliar.
“Belanja pegawai memang penyumbang paling besar. Kalau belanja modal itu diawal tahun masih proses administrasi atau baru uang muka ya, mungkin bersih triwulan 3 atau 4,” jelas Sakop.
Sementara itu, realisasi belanja barang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencapai Rp 437,64 miliar, dibandingkan dengan Rp 371,18 miliar pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh implementasi pencairan dana tahapan pemilu dan realisasi pekerjaan fisik gedung yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah.
Adapun realisasi belanja barang terbagi untuk KPU sebesar Rp 88,39 miliar, Kemenhub Rp 64,70 miliar, Polri Rp 69,89 miliar, dan Kementrian PUPR Rp 61,96 miliar.
Di sisi lain, realisasi belanja modal justru mengalami penurunan dari Rp 417,26 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 227,45 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pagu belanja modal besar secara umum sebesar Rp 316 miliar dan adanya blokir sebesar Rp 188 miliar.
“Penurunan belanja modal secara umum didorong oleh turunnya pagu belanja modal besar secara umum sebesar Rp 316 M dan adanya blokir sebanyak Rp 188 M,” ujar Sakop.
Meskipun realisasi belanja negara masih tergolong rendah, DJPB Kaltara optimistis bahwa realisasi akan terus meningkat di triwulan selanjutnya. Hal ini didorong oleh percepatan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penguatan monitoring dan evaluasi oleh DJPB Kaltara. (lia)